Strategi Meningkatkan Loyalitas Karyawan lewat Program Outbound ( HUB: 0822-1122-1909 )

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Menteri Pertanian menegaskan tidak akan merespon rekomendasi dari Organization For Economic Cooperation and Development (OECD)  agar  Indonesia meninggalkan target swasembada pangan dan pengurangan subsidi pertanian.

 

"Kemarin yang disampaikan [rekomendasi OECD] sangat tendensius. Informasi seperti itu jangan sampai menyesatkan. Itu [rekomendasi OECD] tidak perlu direspon. Yang penting tekad swasembada harus dilanjutkan, terlepas kapan tercapai," ujarnya saat ditemui seusai Salat Jumat di Kantor Kementerian Pertanian, hari ini (11/10/2012).

 

OECD melakukan kajian ilmiah terhadap kebijakan pertanian Indonesia dan memberikan rekomendasi kebijakan pertanian Indonesia ke depan. Beberapa rekomendasi itu agar pemerintah mulai meninggalkan target swasembada pangan, karena komoditas yang tidak berdaya saing akan membutuhkan dana besar jika dipaksakan untuk swasembada.

 

 Suswono menilai rekomendasi pengurangan subsidi pertanian dan tidak perlu beroirentasi swasembada, maka hal itu sangat riskan untuk ketahanan pangan di Tanah Air.

 

Menurut laporan dari OECD, Indonesia dapat meningkatkan ketahanan pangan dengan memfasilitasi penanaman modal pertanian (investasi) yang lebih tinggi, membuka lebih luas pasar produk pertanian dalam perdagangan internasional, mereformasi skema subsidi input, dan bantuan pangan serta mulai meninggalkan tujuan swasembada pangan.

 

Menurut Mentan, dalam amanat Rancangan Undang-Undangan Pangan, maka pangan itu berbasis kemandirian dan kedaulatan.

 

"Kalau sudah bicara soal pangan, negara harus berdaulat, tidak perlu diatur oleh negara lain. Kalau pangan pokok apalagi tergantung impor ini sangat riskan," tuturnya. (if)

 

 

 

Sumber