JASA PEMBUATAN BACKDROP ACARA PROFESIONAL DIMALANG

[Parno Pemilik Lapak 0]

ROMA: Pemerintah Italia di luar dugaan memotong pajak penghasilan bagi penduduk berpendapatan rendah sambil berjanji akan tetap memenuhi target anggaran yang telah disepakati dengan Uni Eropa (UE).

 

Setelah pertemuan kabinet selama 8 jam yang berakhir hari ini, Rabu (10/10/2012), pemerintah mengatakan akan memangkas separuh dari rencana kenaikan pajak penjualan menjadi 1 poin persentase.

 

?Hari ini kita dapat saksikan betapa disiplin anggaran masih wajar karena kami masih dapat memberikan sejumlah pelonggaran kebijakan,? kata Perdana Menteri Italia Mario Monti usai pertemuan tersebut.

 

Pengetatan anggaran yang diterapkan Monti sejak mulai menjabat pada November telah memperparah resesi yang telah berlangsung selama setahun di negara dengan perekonomian terbesar ketiga di zona euro itu.

 

Kebijakan ini juga telah menjadi fokus kritik dari semua faksi politik di Italia. Negara ini akan menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) parlementer dalam 6 bulan lagi. Monti berulang kali mengatakan dia belum berniat mencalonkan diri lagi.

 

Italia akan mengurangi 1 poin pajak penghasilan hingga 22% bagi mereka yang berpenghasilan 15.000 euro per tahun dan 26% bagi yang bergaki antara 15.001 hingga 28.000 euro. Rasio pajak bagi tiga tingkat penghasilan teratas tidak diubah.

 

Adapun pemotongan pajak ini akan diimbangi dengan pemangkasan berikutnya terhadap anggaran kesehatan dan anggaran lainnya, pajak baru bagi transaksi keuangan, dan intervensi fiskal terhadap bank-bank dan perusahaan asuransi.

 

Pemerintah menargetkan penghematan mencapai 3,5 miliar euro per tahun. Penghematan dari pengetatan anggaran sebelumnya diprediksi mencapai total 4,4 miliar euro pada tahun ini dan 10,3 miliar euro pada tahun depan.

 

Dalam pertemuan kabinet itu, pemerintah juga memutuskan perubahan terhadap konstitusi untuk memusatkan kendali penghematan oleh 20 pemerintah daerah yang akhir-akhir ini sering terkena kasus skandal korupsi.

 

Reformasi konstitusi ini akan meliputi penguatan koordinasi dalam belanja energi, pengumpulan pajak, dan jaringan transportasi nasional.

 

Adapun untuk mengatasi permasalahan korupsi, pemerintah akan mendirikan komisi pemberantasan korupsi yang tidak hanya punya wewenang investigasi, melainkan juga akses menuju data anggaran. (Bloomberg/03/msb)

 

 

 

Sumber