Sinergi Kementan-TNI Salurkan 10 Ton Bahan Pangan ke Bener Meriah Aceh

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Kementerian Pertanian menilai rekomendasi kebijakan pertanian dari OECD bersifat ilmiah, apalagi lembaga itu independen.

 

Namun, pemerintah akan mengkaji terlebih dahulu rekomendasi itu dan tidak serta merta akan diadposi.

 

Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Kerja Sama Internasional Tahlim Sudaryanto mengatakan pihaknya akan mengkaji lebih dalam rekomendasi kebijakan pertanian Indonesia dari OECD dan tidak langsung untuk diadposi.

 

"Kita sebatas dalam bentuk kerja sama, kita minta bantuan OECD untuk mengkaji kebijakan pertanian, sifatnya tidak mengikat, berbagai rekomendasi itu penting," ujarnya saat menerima Laporan Hasil Kajian OECD soal Kebijakan Pertanian Indonesia, Rabu (10/10/2012).

 

Dia memaparkan Indonesia belum menjadi anggota OECD, tetapi Indonesia dilibatkan secara aktif oleh lembaga itu.

 

"Ini mungkin baru pertama lembaga independen internsional melakukan review kebijakan pertanian kita. Tentu secara objektif, di dalamnya banyak dikupas soal rekomendasi kebijakan menyangkut swasembada pangan, subsidi pupuk, investasi dan lain-lain."

 

Tahlim memaparkan dalam laporan itu ada dua hal penting yaitu Indonesia dapat mengetahui pandangan dari lembaga internasional tentang berbagai kebjakan pertanian.

 

"Ini bermanfaat bagaimana kita memperbaiki [kebijakan pertanian]."

 

Kedua, laporan dari OECD itu didistribusikan secara luas, sehingga hal itu menjadi referensi yang baik bagi berbagai kalangan dan komunitas internasional.

 

Menurut laporan dari OECD, Indonesia dapat meningkatkan ketahanan pangan dengan memfasilitasi penanaman modal pertanian (investasi) yang lebih tinggi, membuka lebih luas pasar produk pertanian dalam perdagangan internasional, mereformasi skema subsidi input, dan bantuan pangan serta mulai meninggalkan tujuan swasembada pangan.

 

Selain itu, OECD menyebutkan proteksi terhadap impor menghambat daya saing sektor pertanian, membatasi pertumbuhan produktivitas pertanian dan meningkatkan biaya pangan untuk konsumen miskin termasuk mayoritas petani yang merupakan pembeli neto bahan pangan pokok. (ra)

 

 

 

Sumber