Video: Antrian Perawatan Pesawat Capai 5 Tahun, Bisnis MRO Laris Manis

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA:? Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Hikmahanto Juwana mengatakan bahwa permasalahan yang saat ini dihadapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian bukanlah konflik antar institusi KPK dan Polri.

 

"Oleh karenanya pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara dialog antar pimpinan KPK dan Polri dapat dipastikan akan sia-sia," kata Hikmahanto di Jakarta, Sabtu (6/10/2012).

 

Konflik yang saat ini terjadi adalah konflik antara pro pemberantasan korupsi dengan anti pemberantasan korupsi, katanya.

 

"Publik menengarai pelemahan yang dilakukan terhadap KPK bahkan kriminalisasi atas penyidiknya oleh Polda Bengkulu merupakan upaya bagi kekuatan yang anti pemberantasan korupsi oleh mereka yang menduduki jabatan," kata Hikmahanto.

 

Ini yang seharusnya dilihat secara jeli oleh pemerintah, sehingga pemerintah dengan otoritas dan kewenangan yang dimilikinya perlu memastikan agar pemberantasan korupsi tetap berjalan "on the right track", katanya.

 

"Publik saat ini menagih janji Presiden yang mengumandangkan untuk berada di garda terdepan dalam pemberantasan korupsi ketika kekuatan anti pemberantasan korupsi menguat," kata Hikmahanto.

 

Dalam situasi yang genting ini ketegasan dan keberpihakan Presiden sangat dibutuhkan. Sementara rincian langkah seperti apa dari ketegasan dan keberpihakan pemerintah bisa dirumuskan oleh para pejabat setingkat menteri atau wakil menteri, katanya.

 

"Jangan sampai kesan tidak adanya ketegasan dan keberpihakan Presiden diinterpretasikan oleh publik sebagai keberpihakan Presiden dalam kekuatan anti pemberantasan korupsi," kata Hikmahanto.(Antara/msb)

 

 

 

Sumber