Studio Animasi Binaan BNI Sukses Tembus Pasar Global

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Perusahaan tambang mineral pemegang Kontrak Karya (KK) memerlukan percepatan proses renegosiasi kontrak dengan pemerintah demi kepastian berinvestasi.

 

Presiden Direktur PT?Vale Indonesia Tbk Nico Kanter mengatakan pihaknya butuh kecepatan melakukan renegosiasi dan itu menjadi fokus utama perusahaan saat ini.

 

?Fokus utama renegosiasi, karena banyak kepastian-kepastian yang kita butuhkan sebagai investor. Kan bagus kalau ada KK seperti Vale akhirnya mencapai kesepakatan, itu yang paling penting,? ujarnya ketika ditemui di sela-sela acara peringatan Ulang Tahun Pertambangan dan Energi ke-67 di kantor Kementerian ESDM, hari ini, Selasa (2/10/2012).

 

Niko mengatakan pihaknya sangat menunggu hasil renegosiasi karena Vale berencana menanamkan investasi sebesar US$2 miliar hingga lima tahun ke depan. Investasi tersebut untuk ekspansi smelter, membangun fasilitas pemurnian tambahan, serta membangun infrastruktur jalan dan pelabuhan.

 

?Ini tergantung hasil renegosiasi, kami hanya perlu cepat. Kami mesti cepat-cepat karena butuh kepastian dari pemerintah,? ujarnya.

 

Vale berencana meningkatkan kapasitas produksi dari saat ini sekitar 72.500 ton menjadi 120.000 ton setelah penambahan investasi dan perluasan pabrik. Di sisi lain, Niko mengatakan Vale bersedia membayar royalti yang naik secara bertahap.

 

Berdasarkan PP No.9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian ESDM, royalti untuk bijih nikel adalah 5% per ton, nickel matte 4% per ton, dan ferronickel 4% per ton.

 

Menurut Niko, Vale belum akan membayar berdasarkan PP, namun akan naik bertahap. Sedangkan terkait luas wilayah, luas wilayah Vale saat ini sebesar 190.513 hektar namun yang berproduksi baru sekitar 8.000 hektar.

 

?Kami hanya minta kepastian mengenai return of investment. Royalti kami bersedia naikkan, bertahap. Royalti yang sekarang sekitar 0,7%. Luas wilayah akan kami lepaskan sebagian dengan kerja sama pemda dan pemkab,? jelasnya.(msb)

 

 

 

Sumber