Telegram @ChristopherWordsmith Buy LSD,Cocaine,Weed,Hash,MDMA,Xanax,Glocks,Percocet In Johannesburg SA

[Parno Pemilik Lapak 0]

MAKASSAR: Dua bank BUMN yaitu PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) dan PT Bank Mandiri Tbk didorong DPR-RI menjadi bank pembangunan atau bank infrastruktur untuk mendorong pembangunan infrastruktur di Indonesia.

 

"Cocoknya BNI atau Bank Mandiri diubah menjadi bank pembangunan atau bank infrastruktur agar infrastruktur punya pendanaan yang tepat," ujar Ketua Komisi IX DPR-RI dari F-PG Harry Azhar Azis di Makassar hari ini, (1/10/2012).

 

Hal itu diungkapkannya dalam KTI Infrastructure Summit hari pertama yang digelar di Wisma Kalla. Rencananya acara yang digelar Maradeka Institute itu akan diadakan lagi besok.

 

Dia menilai saat ini pendanaan infrastruktur masih dibatasi oleh akses ke sumber pinjaman jangka panjang sedangkan saat ini perbankan biasanya hanya mendapatkan dana dari tabungan dan deposito.

 

Tabungan dan deposito memiliki tenor pendek, yaitu sekitar 1 bulan--5 tahun, yang tidak sesuai dengan proyek infrastruktur yang tenornya bisa lebih dari 10 tahun.

 

Menurutnya, usulan itu akan dibawa juga ke dalam pembahasan perubahan Undang-undang No.10/1998 tentang Perbankan.?

 

Peraturan itu, lanjutnya, sama sekali tidak mengatur atau memberi kemudahan adanya bank khusus pembiayaan pembangunan dan infrastruktur sehingga tidak ada yang berminat.

 

"Selama ini mekanisme pasar, dan tidak ada mekanisme intervensi [sehingga tidak ada yang berani membuat bank pembangunan dan infrastruktur]."

 

Harry menambahkan salah satu fakta yang menunjukkan ketimpangan pendanaan infrastruktur adalah rasionya dengan produk domestik regional bruto (PDRB) yang hanya Rp45 triliun.

 

Rasio itu, tuturnya, berarti hanya sebesar 0,46% dari PDRB 2013 yang diprediksi mencapai Rp9.600 triliun. Dia mengusulkan agar alokasi infrastruktur seharusnya minimal 5% dari PDRB atau sekitar Rp480 triliun per tahunnya.

 

Selain itu, tuturnya, salah satu cara untuk meningkatkan ketersediaan dana infrastruktur adalah dengan menggenjot lembaga penunjang infrastruktur seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan beberapa lembaga lain.

 

Saat ini, tuturnya, SMI yang modalnya hanya disuntik Rp2 triliun oleh pemerintah dan swasta sudah maksimal sehingga butuh tambahan modal lagi untuk membiayai lebih banyak proyek.

 

Beberapa contoh lembaga lain yang menurutnya butuh dukungan modal dari pemerintah adalah PT Perusahaan Investasi Pemerintah dan PT Indonesia Infrastructure Fund.

 

Dalam acara itu hadir juga Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, Dirut SMI Emma Sri Martini, Dirut PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV Harry Sutanto, Walikota Palu Rusdi Mastura, dan beberapa pejabat lain.(msb)

 

 

 

Sumber