READY! TELP. 0878-2422-2049, Jual Tanah Hektar Dekat PT Pindad Bandung

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA?Penghitungan kinerja berdasarkan penyerapan anggaran dinilai tidak tepat karena tidak menekankan pada dampak yang diberikan.

 

Rimawan Pradiptyo, Deputi Bidang Publikasi dan Basis Data Universitas Gajah Mada (UGM), mengungkapkan penghitungan berbasis penyerapan menunjukkan orientasi anggaran Indonesia yang berjangka pendek.

 

?Kalau di sini berdasarkan BPK. BPK melihat lebih banyak masalah keuangannya, penyerapannya. Tapi tidak pernah menghitung penyerapannya ini dampaknya seperti apa,? papar Rimawan dalam Media Briefing bersama AusAID di Anomali Coffee Setiabudi Building, Kamis (27/9).

 

Rimawan menjelaskan jika ingin melakukan pembangunan berjangka panjang maka pemerintah harus mengembangkan pembangunan yang berbasis knowledge sector. Dia mengakui model pembangunan seperti itu memberikan dampak yang tidak langsung, tetapi memiliki efek jangka panjang.

 

Pembangunan yang berbasis knowledge sector, lanjutnya, menekankan pada pembangunan pemahaman masyarakat dan sarana pendukung. ?Jadi bukan masalah tinggi-tinggian gedung, tapi infrastrukturnya ada tidak? Perencanaan kita tidak bagus karena tidak berpikir jangka panjang,? tegasnya.

 

Lebih lanjut, Rimawan menekankan penganggaran suatu program juga menyertakan dana untuk monitoring dan evaluasi. Hasil dari monitoring dan evaluasi tersebut kemudian harus dipublikasikan. ?Kalau publikasinya tak dilakukan, dana akan dipotong sebagai punishment,? tambahnya.

 

Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Australia melalui AusAID berencana memberikan dana hibah sebesar AUS$ 100 juta. Dana hibah itu digunakan untuk penelitian dalam mengembangkan kebijakan yang bermanfaat untuk masyarakat miskin.

 

Chief of Operations AusAID Indonesia Mat Kimberley mengungkapkan program ini merupakan program jangka panjang yang rencananya berjalan sampai 15 tahun.

 

?Alokasi AUS$100 juta itu hanya untuk lima tahun pertama dari program yang rencananya ?akan 15 tahun,? ujar Mat.

 

Mat juga melihat lingkungan kebijakan Indonesia sering menyebabkan munculnya penelitian dengan goal yang tidak jelas. ?Tidak ada ukuran yang jelas mengenai keberhasilannya,? imbuh Mat.

 

Bantuan dari AusAID itu rencananya digunakan untuk mencapai empat tujuan yaitu, pertama merevitalisasi 17 lembaga penelitian agar menghasilkan kebijakan independen yang menjadi saran untuk pemerintah,

 

Kedua mengembangkan model pengaduan berbasis penelitian untuk memperkuat kebijakan di sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin,

 

Ketiga membangun jaringan dengan LSM untuk advokasi kebijakan bagi masyarakat miskin, dan keempat memperbaiki sistem dan regulasi dalam penyusunan kebijakan yang berbasis penelitian. (faa)

 

 

 

Sumber