Cara Pembatalan Pinjaman Spinjam

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Wakil Presiden Boediono berharap DPR bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk membahas undang-undang jaring pengaman sistem keuangan (JPSK), atau aturan sejenis, sebagai antisipasi menghadapi ancaman krisis ekonomi yang bisa menghantam perekonomian Indonesia setiap saat.

 

?Saya sangat setuju kalau UU JPSK bisa segera diselesaikan. Saya mohon rekan-rekan DPR untuk benar-benar bersama pemerintah menyelesaikan undang-undang ini, untuk memberikan amunisi dan bekal. Seandainya saja krisis datang, kita sudah siap, paling tidak ada perangkat hukum yang mantap? ujar Boediono saat membuka seminar mengenai perbankan di Jakarta hari ini (Rabu 26/9/2012).

 

Wapres mengatakan berdasarkan pengalaman sebelumnya, Indonesia membutuhkan perangkat hukum yang kuat dan mantap sebagai protokol pemerintah mengambil tindakan darurat saat krisis menerjang. Sebab, lanjutnya, penanganan krisis ekonomi harus dilakukan dengan cepat dan sinkron karena melibatkan banyak lembaga dan instansi.

 

?Dalam kriris biasanya segalanya dilakukan dengan cepat, kadang kala hal-hal yang detil mungkin akan terlewat. Tapi demi menyelamtakan sesauatu, kalau landasan hukumnya tidak kuat, saya kira semua akan gamnng untuk merespons krisis,? ujarnya.

 

Boediono mengatakan tanpa landasan hukum kuat, pejabat akan kesulitan untuk membuat keputusan penanganan krisis.

 

??Itu saya kira suatu sangat negatif kalau semua pejabat nanti gamang mengambil keputusan menghadapi situasi di bidang keuangan.? (sut)

 

 

 

Sumber