Pemerintah Siapkan Pasokan Cabai untuk Redam Harga Jelang Nataru

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Rencana pembentukan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta masih harus menunggu sampai Perda No. 10/2008 tentang Organisasi Perangkat Daaerah bisa diajukan untuk direvisi di DPRD usai pelantikan gubernur terpilih bulan depan.

 

Dalam prioritas, pembahasan utama usai pelantikan adalah pembentukan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2012-2017. Namun, perda ini akan menjadi bagian dari muatan isi RPJMD tadi.

 

"Cepat atau lambatnya (proses pembahasan) bergantung pada situasi politik di DPRD," kata Noor Syamsu Hidayat, Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana DKI Jakarta kepada Bisnis, Selasa (25/9/2012).

 

Menurutnya, paling lambat perda tersebut harus selesai awal tahun depan sehingga sebisa mungkin Badan PTSP sudah bisa diterapkan pada triwulam pertama 2013.

 

Keberadaan perda menjadi penting sebagai dasar yang mengatur pelaksanaan perizinan investasi di Satuan Kerja Pemerintah Daerah juga Unit Kerja Pemerintah Daerah.

 

Dalam perda yang berlaku saat ini, Noor menguraikan salah satu pasal menyatakan proses perizinan menjadi wewenang dinas teknis bersangkutan.

 

Jadi, meskipun sudah terdapat UPT (unit pelaksana teknis) PTSP di tingkat provinsi, tapi masih banyak proses perizinan yang menempel di masing-masing SKPD.

 

"Padahal PTSP ini tujuannya agar seluruh proses perijinan sudah tidak lagi menyentuh dinas. Kalau bisa cepat (proses pembentukannya), itu lebih baik. Seluruh izin yang awalnya masih menempel di SKPD, tidak akan terjadi lagi," ujar Noor.

 

UPT PTSP tingkat provinsi terbentuk sejak 2010 dengan dasar hukum yang jelas melalui pergub.

 

Pelayanan perizinan yang masih terpisah-pisah, dijadikan di satu pintu sementara pelaksanaan di tingkat kota, dengan pelayanan serupa dibentuk Satuan Pelaksana PTSP sejak Desember 2011. (ra)

 

 

 

Sumber