Wamentrans Soroti Potensi Kawasan Transmigrasi di Diseminasi Riset TEP

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terjadi karena lemahnya pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan tersebut.

 

Komaidi Notonegoro, Wakil Direktur Reforminer Institute,  menilai banyaknya penyelewengan BBM subsidi serta daerah yang mengalami  kelebihan kuota BBM subsidi berakar dari penetapan kuota BBM subsidi yang lebih rendah dari realisasi tahun 2011.

 

Kebijakan tersebut, katanya, diputuskan dengan dasar keyakinan pemerintah bisa menaikkan harga dan membatasi subsidi.

 

"Namun pada faktanya, kedua hal tersebut tidak berjalan, itu yang menyebabkan kondisi over kuota yang terjadi saat ini," katanya kepada Bisnis, hari ini Rabu (5/9/2012).

 

Yang harus diperbaiki adalah masalah tranparansi. Seharusnya pemerintah menelusuri berapa jumlah yang keluar dari kilang kemudian masuk ke SPBU.

 

"Bahwa subsidi dihitung diujung, yakni di SPBU, bukan di depo sehingga potensi penyelewengan dapat diminimalkan." Jika bisa diminimalkan, setidaknya kelebihan kuota tidak akan membengkak.

 

Pemerintah pusat memegang peranan penting, dalam hal ini kementerian teknis (Kementerian ESDM) dan BPH Migas.

 

Transparansi sangat dibutuhkan sehingga masyarakat benar-benar tahu bagaimana kondisi saat ini.

 

"Pengawasan di daerah juga harus baik. Penindakan yang harus dilakukan saya kira jika memang pidana tentunya ada yang berwajib. Sehingga dalam hal ini semua pihak harus tegas dan kerja bersama."

 

Sebelumnya BPH Migas menjelaskan bahwa modus penyelewengan, selain melalui SPBU juga dilakukan ship to ship. "Itu mempertegas manajemen pemerintah tidak baik," tegas Komaidi. (sut)

 

 

 

Sumber