CARA HAPUS DATA AKUN SFE - Pinjaman Online

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Reuters)

 

 

 

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai pemerintah belum bersungguh-sungguh mengelola sektor energi. Pasalnya, volume konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut terus membengkak.Anggota DPR RI Komisi VII Rofi Munawar mengatakan, overkuota BBM bersubsidi terjadi setiap tahun, namun belum ada solusi yang jelas dari pemerintah. Misalnya dengan mengevaluasi cara penghitungan kuota, baik di tingkat nasional maupun daerah.

 

"Hal ini mengindikasikan pemerintah tidak cermat dalam melakukan prediksi penggunaan BBM bersubsidi termasuk salah satunya memperkirakan pertumbuhan kendaraan," kata Rofi dalam laporan tertulisnya di Jakarta, Kamis (30/8/2012).

 

Menurut Rofi overkuota yang dialami setiap tahun ini menyedot anggaran yang cukup besar. Pada akhir 2011 lalu volume BBM kembali mengalami overkuota hingga mencapai 1,3 juta kiloliter (kl) atau setara dengan Rp3 triliun. Padahal sebelumnya, dalam APBN-P 2011 sudah ditetapkan kuota BBM sebesar 40,49 juta kl.

 

Namun demikian, kenyataannya penggunaan BBM subsidi hingga akhir 2011 membengkak hingga mencapai 41,79 juta kl. Secara total subsidi BBM 2011 pun mencapai angka yang sangat fantastis, yakni Rp167 triliun.

 

"Berdasarkan nota keuangan RAPBN 2013 dalam menetapkan anggaran subsidi BBM pemerintah juga mempertimbangkan harga minyak Indonesia (ICP) USD100 per barel, volume konsumsi LPG tabung 3 kilogram sebesar 3,9 metrik ton, alpha BBM sebesar Rp642,6 per liter, dan nilai tukar rupiah sebesar Rp9.300 per dolar AS," ungkap Rofi.

 

Rofi menambahkan, berbagai kebijakan energi Pemerintah tidak terealisasi dengan baik untuk menekan subsidi, seperti mendorong kebijakan energi alternatif konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) yang berjalan lamban.

 

Selain itu, program penghematan selama ini yang dijalankan oleh pemerintah sangat lemah dengan daya persuasif yang buruk, sehingga tidak berdampak signifikan dalam upaya mengurangi pembengkakan kuota.

 

"Lonjakan kuota BBM sebesar ini menimbulkan tanda tanya besar terhadap perkembangan energi alternatif, misalnya BBG. Sebab pemanfaatan energi alternatif akan sangat tergantung pada kebijakan pemerintah dalam mengurangi ketergantungan terhadap BBM," tutup Rofi. (mrt)

 

 

 

Sumber