Kemendag Prioritaskan Pasokan Pangan di Daerah Bencana

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Corbis)

 

 

 

JAKARTA - Pemerintah mengatakan tatanan izin di sektor pertambangan memang tumpang tindihnya. Saat ini yang menjadi salah satu faktornya tumpang tindih Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah Sumber Daya manusia (SDM) yang mengelola, dan sistem pertambangan di daerah.Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Thamrin Sihite mengatakan berdasarkan rekonsiliasi Kementerian ESDM terhadap IUP menunjukkan banyak izin yang tumpang tindih, sehingga tidak sesuai dengan prosedur.

 

Dia menilai ada kemungkinan SDM yang mengolah sektor pertambangan kurang mengerti, sehingga perlu peningkatan kebutuhan SDM. "Khusus untuk minerba memang amburadul," kata Thamrin di Kantornya, Jakarta, Rabu (29/8/2012).

 

Menurut Thamrin banyak hal-hal yang tidak sesuai, seperti latar belakang pendidikan yang tidak sesuai, sehingga menjadi penyebab mungkin SDM tidak mengerti tentang mineral dan batu bara (minerba). "Misalkan ada kepala dinas (kadis), di daerah kalau ganti bupati, ganti Kadis, ada yang lulusan IAIN, itu tidak sesuai," ungkap Thamrin.

 

Selain itu, Thamrin menambahkan anggaran yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan operasional Dinas, sehingga Dinas tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. "Ada biayanya hanya cukup untuk gaji, tidak eksplorasi, ada ide penyatuan dinas, seperti dinas pemakaman di satukan dengan dinas pertambangan karana sama-sama menggali, jadi itu kita harus awasi dalam rangka membina itu kita sebut clean and clear," tutup Thamrin. (mrt)

 

 

 

Sumber