Korban Wanaartha Gelar Aksi di Kedubes AS dan Kemlu, Ini Tuntutannya

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Menteri BUMN, Dahlan Iskan. (Foto: Kementerian BUMN)

 

 

 

JAKARTA - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Awang Faroek meminta Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk membuktikan alasannya membatalkan program penambahan lahan pertanian seluas 100 ribu hektare (ha) di Kalimantan Timur. Hal ini terjadi lantaran Dahlan menyebut lahan tersebut hanyalah omong kosong.Menurut Awang, Kalimantan adalah provinsi yang memiliki lahan yang masih melimpah ketimbang provinsi lain seperti Jawa ataupun Sulawesi. "Lahan Kaltim itu kan lebih dari 22 juta ha. Masa untuk 100 ribu enggak ada. Itu tidak masuk akal!" tegas Awang di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (29/8/2012).

 

Menurut Awang, jika ada pembatalan karena masih ada lahan yang bermasalah, semestinya Dahlan menunjukan dan memberikan bukti terhadap lahan mana saja yang bermasalah. "Jangan digeneralisir lah, kan tidak semua lahan bermasalah, kalaupun bermasalah kan bisa di selesaikan," tuturnya.

 

Awang menilai, Kalimantan Timur hanya belum memiliki tata ruang yang baik. Namun, dia meyakini masih banyak ruang yang bisa digunakan di Kaltim.

"Saya minta pak Dahlan, kalau ngomong itu harus ada dasarnya, dan juga saya minta tunjukan di daerah mana yang kurang lahan. Buktinya, di Kaltim PT Solaria jalan, PT Miwon jalan, dan masih banyak yang lain," tegas dia.

 

Untuk itu, Awang mengatakan pada 5 September 2012 akan mengundang seluruh Bupati, BUMN, BPN, dan Kementerian Kehutanan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan bilang, program tersebut batal karena tanah yang semula ditawarkan Pemerintah Daerah tidak tersedia.

 

"Kami cabut dari Kalimantan, semua itu (intensifikasi lahan sawah) itu hanya omong kosong. Tidak ada itu tanah seluas 100 ribu ha," kata Dahlan di kantor pusat Pertani.

 

Menurut Dahlan, lahan pertanian itu memang ada, tetapi sarat dengan masalah. Hal itu diketahui setelah pihak kementerian BUMN mengurus perizinannya. Diketahui, izin tanah sudah diberikan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit. Dahlan menilai, pemerintah daerah setempat tidak memiliki komitmen mencetak lahan sawah baru.

 

Kementerian BUMN juga sedang menggagas program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) sebesar 100 ribu ha. Area yang diincar adalah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. (mrt)

 

 

 

Sumber