Kemendag Prioritaskan Pasokan Pangan di Daerah Bencana

[Parno Pemilik Lapak 0]

MALANG: Pemkot Malang terus mendesak pemerintah pusat untuk merealisasikan kereta api (KA) komuter yang tertunda setelah gagal dalam uji coba pengoperasian fasilitas transportasi massal tersebut pada Juli 2012.

 

Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang M. Yusuf, mengatakan pengoperasian KA komuter di Kota Malang sudah mendesak karena sarana transportasi di kota tersebut lebih banyak didominasi sepeda motor. Dampaknya, rawan terjadi kecelakaan.

 

“Seperti pada angkutan Lebaran lalu, dari 17 kasus kecelakaan di Kota Malang, sebagian besar disumbang kecelakaan sepeda motor dengan dua orang meninggal,” kata M. Yusuf di Malang, Rabu (29/8).

 

Nantinya, dia berharap, KA komuter tersebut dilengkapi dengan gerbong untuk barang. Dengan demikian, gerbong tersebut dapat digunakan untuk mengangkut sepeda motor sehingga penumpang yang meneruskan ke tempat tujuan tidak kerepotan mencari sarana transportasi lainnya.

 

Karena alasan itulah, maka KA komuter harus beroperasi di Malang. Dia tidak setuju jika moda KA yang sebelum diperuntukkan untuk KA komuter rute Lawang-Kepanjen dialihkan ke daerah lain.

 

Jika pun moda KA tersebut dialihkan, dia menegaskan, maka harus ada ganti moda KA untuk KA komuter Malang.

 

“Dalam waktu dekat kami akan ke Jakarta untuk melobi agar KA komuter tetap bisa dioperasikan di Kota Malang.”

 

Dia juga mendesak Gubernur Jatim Soekarwo dan DPRD Provinsi Jatim untuk menperjuangkan pengoperasian KA komuter rute Lawang-Kepanjen.

 

Dia yakinkan jika menggunakan moda KA yang telah diujicobakan untuk operasikan KA komuter rute tersebut sebenarnya masih memungkinkan. Syaratnya semua pihak harus duduk bersama.

 

Di satu sisi, PT KAI menilai moda KA yang sudah ada tidak bisa digunakan untuk operasional KA komuter rute dimaksud karena power-nya kurang. Di sisi lain, PT Inka menyebut bahwa keandalan dari masinis PT KAI dalam mengoperasikan KA tersebut kurang.

 

Cara penyelesaiannya, maka PT KAI bisa menunjuk masinis yang berpengalaman dengan medan menaik dengan moda KA yang power-nya seperti itu.

 

Alternatif lain, KA komuter tersebut ditingkatkan power-nya. Bisa juga loko KA tersebut ditambah sehingga power-nya kuat.

 

Dia yakinkan daerah siap memberikan subsidi jika PT KAI merugi dalam mengoperasikan KA komuter setelah KA tersebut beroperasi.

 

Skema yang mungkin bisa diterapkan, saat Pemprov Jatim dan pemda se-Malang Raya dalam mengelola penerbangan sipil di Bandara Abd. Saleh. Proporsi terbesar menjadi tanggung jawab Pemprov Jatim, dan sisanya ditanggung Pemkab Malan dan Pemkot Malang

 

Sedang tentang tarif KA, intinya Pemkot Malang menginginkan agar tarifnya terjangkau. Besarannya sekitar Rp5.000.

“Tapi PT KAI menginginkan Rp10.000. Nanti dihitung kembali.”(api)

 

 

 

Sumber