Ngabuburit Pakai Sepeda Baru, di Transmart Lagi Diskon Cuma Rp1 Juta

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai Wakil Menkumham Denny Indrayana tengah mengalami disorientasi jabatan menyusul berbagai tuduhan yang dilontarkannya ke sejumlah pihak yang dianggapnya membela koruptor.

 

Menurut Bambang, apa yang dilakukan pejabat tinggi negara itu bersifat provokatif selain membodohi publik. Selain itu, tuduhan ke sejumlah pihak yang disebutnya pembela koruptor menunjukkan dirinya menggunakan logika jalanan.

 

"Ini logika jalanan yang sangat provokatif, tetapi tak perlu ditiru karena cenderung membodohi publik dan merusak tatanan. Undang-undang mewajibkan setiap tersangka didampingi pembela, apa pun kasusnya," ujarnya Minggu (26/8/2012). 

 

Menurutnya, Denny menuduh sejumlah anggota DPR sebagai pembela koruptor hanya karena anggota DPR mengoreksi kebijakan pengetatan remisi untuk koruptor. Selain itu, Wamenkumham tersebut menuduh Yusril Ihza Mahendra sebagai pembela koruptor karena mantan Menkumham itu menjadi kuasa hukum tersangka koruptor. 

 

Tuduhan yang sama dialamatkan Denny kepada para advokat yang menjadi kuasa hukum tersangka koruptor. Dia juga mengambinghitamkan PTUN, ujar Bambang. 

 

"Anehnya, Denny tidak menuduh dirinya sendiri sebagai pembela koruptor, pembela mafia pajak dan pembela bandar narkoba ketika Kemenkumham yang dipimpinnya memberikan remisi kepada Gayus Tambunan plus ratusan terpidana korupsi  lainnya serta terpidana narkotika," ujarnya.

 

Terkait dengan perilaku Denny yang dinilainya dalam status disorientasi tersebut, anggota Komisi III DPR yang menangani masalah hukum itu meminta Presiden SBY memberikan teguran keras .

 

Dalam kapasitasnya sebagai pejabat tinggi negara, ujar Bambang, Denny tidak boleh menebar kebencian dan terus memprovokasi publik untuk memusuhi pihak atau kelompok-kelompok yang bertentangan dengannya. 

 

"Sebagai atasan Denny, presiden SBY idealnya memberikan teguran keras, serta memerintahkan Denny untuk berperilaku layaknya pejabat tinggi negara," ujar politisi Partai Golkar tersebut. (sut)

 

 

 

Sumber