IHSG Lesu ke 8.609 Buntut 473 Saham Anjlok

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: National Papua Solidarity (Napas) meminta pemerintah menjamin kebebasan masyarakat adat Papua untuk berpendapat dan berorganisasi terkait dengan peristiwa pembubaran aksi damai pada hari Masyarakat Adat Internasional pada 9 Agustus lalu.

 

Koordinator Napas Marthen Goo mengatakan masyarakat Adat Papua membutuhkan rasa aman untuk dapat menikmati kehidupan di atas tanah ulayatnya sendiri, namun justru dibungkam dengan situasi penuh ketakutan. Pada 9 Agustus lalu, kepolisian kembali membubarkan aksi damai di Manokwari, Jayapura dan Wamena, disertai dengan penangkapan di Kabupaten Kepulauan Yapen.

 

Menurutnya, ruang demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) hanya menjadi teori dan simbol yang kosong dan tidak bermakna sama sekali di tanah Papua.  Marthen memaparkan yang tersisa di sana hanyalah stigmatisasi dan  kriminalisasi terhadap masyarakat Papua.  

 

"Oleh karena itu, Napas meminta jaminan kebebasan bagi rakyat untuk berpendapat, berorganisasi dan berunjuk rasa. Kami juga meminta kepolisian segera melakukan investigasi atas kekerasan yang terjadi," kata Marthen ketika dikonfirmasi Bisnis hari ini, Sabtu (11/08/2012).  

 

Pantauan Napas membeberkan massa  yang melakukan aksi  tepat di Anotaurei, dihadang Kepolisian Resort Kabupaten Kepulauan Yapen, Brimobda Papua dan Kodim 1709. Aparat keamanan pada saat itu mengendarai dua truk Dalmas,  satu truk Garnisun, satu satu mobil Lantas dan dua mobil Isuzu Panther. 

 

Napas mengungkapkan pembubaran aksi damai  itu juga dilakukan dengan melalui tembakan udara, pengepungan dan pemukulan. Marthen mengungkapkan pemerintah secara sadar sebenarnya telah mempermalukan dirinya sendiri di hadapan rakyat dan komunitas internasional. Padahal dalam aksi tersebut, sambungnya, masyarakat adat Papua hanya ingin mengukuhkan tentang pengakuan terhadap masyarakat adat di atas tanah dan sumber daya alam.

 

"Aksi yang dilakukan masyarakat adat Papua adalah sebagai upaya penyelamatan masyarakat adat sebagai komunitas masyarakat adat Internasional," ujar Marthen. "Namun, negara telah menelikung dan mengkhianati amanat  Reformasi." (sut) 

 

 

 

Sumber