Redam Lonjakan Harga, Bulog Gelontorkan 1.200 Ton Beras Murah di Papua

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran akan melakukan gugatan somasi terhadap langkah Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk mengumumkan hasil seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Multipleksing (LPPPM) di lima zona siaran. 

 

Seleksi itu didasarkan pada Peraturan Menteri Kominfo No.22/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (free to air).

 

Selain itu, seleksi juga berdasarkan pada Peraturan Menteri Kominfo No.23/2011 tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terestrial, dan Keputusan Menteri Kominfo No.121/KEP/M.KOMINFO/02/2012 tentang Seleksi Lembaga Penyelenggara Penyiaran Multipleksing. 

 

Menurut Ahmad Faisol Direktur Eksekutif Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran, dasar hukum yang digunakan Kementrian Komunikasi dan Informasi itu tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. 

 

”Hal itu dikarenakan sampai dengan saat ini DPR masih melakukan revisi atas UU No.32/2002 tentang Penyiaran,” ujarnya pada Jumat, 10 Agustus 2012.

 

Dia menjelaskan Mahkamah Konstritusi juga masih menyidangkan judicial review atas UU No.32/2002.  

 

Khusus untuk Peraturan Menteri Kominfo No.23/2011 tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terestrial seharusnya tidak boleh diterbitkan.

 

"Peraturan itu tidak boleh diterbitkan dengan alasan Keputusan Menteri Perhubungan No.76/2003 yang mengatur masterplan frekuensi untuk sistem analog, belum dicabut," ungkapnya.

 

Sebelumnya, Kementrian Komunikasi dan Informasi mengumumkan hasil seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Multipleksing (LPPM) di lima zona siaran. (sut)

 

 

 

Sumber