Pulpen Metal 021RB Premium Custom Logo untuk Branding Perusahaan

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Okezone)

 

 

 

MEDAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara mengklaim telah menyiapkan lima langkah strategis untuk mencegah terjadinya krisis pangan di Sumut. Kelima langkah strategis ini diharapkan dapat sesegera mungkin dilakukan, mengingat isu kerawanan pangan dunia yang makin kuat dan sewaktu-waktu dapat melanda Sumatera Utara.Plt Gubernur Sumatera Utara Gatot Pudjonugroho mengatakan, kelima langkah yang akan diambil itu selama ini telah dilakukan, namun ke depan akan makin ditingkatkan akselerasinya. Langkah strategis ini juga akan diperuntukkan bagi sektor hulu dan hilir pangan.

 

"Untuk mengantisipasi krisis pangan kami telah menyiapkan lima langkah strategis mulai dari hulu hingga ke hilir. Dimulai dengan meredam laju peralihan fungsi lahan pertanian pangan dan penerbitan peraturan daerah tentang lahan pertanian berkelanjutan. Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)-nya kini telah disahkan dan diharapkan akan ada tindaklanjuti pula di kabupaten/kota. Kita bahkan memasang target Swasembada jika peralihan lahan ini bisa dihentikan," jelas Gatot di Medan.

 

Langkah selanjutnya menurut Gatot, Pemprov Sumut akan berupaya memperpendek jalur distribusi beras dan padi. Sehingga nantinya petani makin diuntungan dengan peningkatan pendapatan.

 

"Kita akan kembangkan lumbung pangan di daerah untuk memperpendek rentang distribusi. Dan apabila terjadi kelangkaan maka dapat segera akan diatasi," sebutnya.

 

Langkah ketiga yang akan diambil Pemprov Sumut yakni menggiatkan penggunaan dan peningkatan teknologi pertanian. Langkah ini ditujukan agar produksi dan produktifitas lahan dapat dimaksimalkan.

 

"Kita melalui Dinas Pertanian telah membuat sekolah lapngan pendendalian tanaman terpadu, sekolah penngendalian hama terpadu dan sekolah lapangan iklim. Kita berharap dengan keberadaan sekolah ini SDM pertanian kita meningkat, dan kemampuan untuk mengembangkan teknologi pertanian pun makin baik. Selama ini sudah kita lakukan, dan peningkatan sudah menunjukkan angka 2,5 persen dan akan terus kita tingkatkan," pungkasnya.

 

Gatot juga menegaskan jika Pemprov Sumut akan meningkatkan jumlah tenaga lepas penyuluh pertanian dari 50 menjadi 70 orang. Sehingga penyuluhan akan upaya peningkatan produktifitas maupun peningkatan kualitas produksi dapat dilakukan lebih meluas.

 

"Di APBD 2011 yang tertampung kan hanya 50, tahun ini kita anggarkan 70 orang jadi semakin luas. Kita juga sudah meminta mereka meningkatkan kualitas penyuluhannya dengan metode penggunaan teknologi mutakhir," tandasnya.

 

Terakhir, langkah yang disiapkan adalah melakukan penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat. Langkah ini bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan kekurangan pasokan. Apalagi perubahan iklim yang cukup ekstrem belakangan ini sangat potensial mewujudkan hal tersebut.

 

"Sekarang kita punya PLDPM di 13 kabupaten yang merupakan sentra produksi padi. Kita akan memperkuat peran PLDPM ini agar masyarakat semakin mampu menjaga stabilitas produksi. Keberadaan PLDPM ini juga sangat efektif untuk menstabilkan harga ketika panen tiba," tutupnya. (wdi)

 

 

 

Sumber