Dukung Pemulihan, Danantara dan BRI Terjun Langsung ke Aceh Tamiang

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Corbis)

 

 

 

MEDAN - Usai pemberlakuan kerjasama ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA), kini Sumatera Utara (Sumut) mulai mengalami defisit perdagangan dengan negeri Tirai Bambu itu. Besarnya volume impor di tengah penurunan ekspor, telah membuat Sumatera Utara kehilangan devisa hampir USD25 juta."Nilai ekspor Sumut ke China pada semester I-2012 sebesar USD464,422 juta. Sementara impor kita dari China mencapai USD489,302 juta. Ada defisit USD24,88 juta. Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, memang defisit ini terbilang lebih kecil. Tahun lalu defisit perdagangan kita mencapai USd 56,424 juta. Tapi sudah saatnya ini menjadi perhatian, karena sejak diberlakukan kerjasama, tren-nya cenderung menurun," jelas Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara pada Okezone, Selasa (7/8/2012).

 

Suharno menyebutkan, tren defisit ini masih berpotensi terjadi hingga bulan, triwulan hingga semester ke depan. Pasalnya barang-barang ekspor Sumatera Utara ke China, seperti karet dan Crude Palm Oil (CPO) sedang mengalami penurunan.

 

"Defisit ini berpeluang terjadi makin besar, akibat turunnya harga sejumlah komoditas kita di pasar China. Sementara invasi produk-produk China terus terjadi dengan volume yang terus membesar. Ini akan mengancam devisa kita tentunya," sebutnya.

 

Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia yang juga Anggota DPD RI asal Sumatera Utara Parlindungan Purba mengaku heran. Pasalnya, di tengah krisis yang melanda Eropa dan Amerika, defisit anggaran justru terjadi dengan China. Sementara dengan negara-negara di Eropa dan Amerika, terbilang relatif masih menguntungkan.

 

"Kan susah kita menerjemahkannya. Krisis di Eropa dan Amerika. Tapi justru ke Amerika kita masih bisa surplus hingga ratusan juta dolar. Sementara ke China yang terbilang pertumbuhan industrinya lebih baik kita malah defisit," katanya.

 

Untuk itu, Parlindungan mengaku akan meminta Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Perdagangan untuk mengkaji kembali metode kerjasama yang diberlakukan dengan China. Pemerintah harus berupaya agar besarnya impor dapat ditekan.

 

"Ini harus dikaji kembali. Jangan kita cuma jadi pasar saja bagi Cina. Mereka juga harus kompromistis. Harus  ada kebijakan yang mampu membuat harga komoditas kita di sana menjadi lebih baik. Kalau tidak ini hanya akan merugikan kita," tandasnya. (ade)

 

 

 

Sumber