Cara menghubungi CS dana cepat

[Parno Pemilik Lapak 0]

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhir­nya menyinggung salah satu pilar revitalisasi Bulog, yakni mengembalikan fungsi penyanggaan (buffering) lembaga itu terhadap komoditas pangan strategis.

 

Penegasan Kepala Negara itu dikemukakan se­­u­­sai rapat kabinet di Departemen Pertanian, Se­­­nin (6/8), di mana Bulog disebutkan akan menjadi penyangga lima komoditas pangan strategis, yakni beras, gula, jagung, kedelai, dan daging sapi.

 

Tentu ini kabar maju, setelah beberapa pekan terakhir wacana mengenai revitalisasi Bulog berkembang setelah beberapa pekan lalu terseruak kabar mengenai krisis kedelai, lantaran har­ganya yang melambung di tingkat konsumen. Petani enggan menanam kedelai karena harga di tingkat petani produsen tidak menguntungkan.

 

Presiden bahkan berjanji, dalam waktu dekat akan segera mengumumkan reformasi Bulog—dalam istilah yang sering disebut adalah revitalisasi—menyangkut struktur, misi dan peran lembaga itu ke depan.

 

Harian ini menyambut baik langkah tersebut. Namun ke depan, penguatan kebijakan di bi­­­dang bahan pangan strategis seyogianya tidak hanya berhenti pada revitalisasi Bulog. Re­­­vitalisasi lembaga itu penting, tetapi lebih stra­tegis lagi adalah ke­­­bijakan pangan dan subsidi yang berca­kupan komprehensif.

 

Penguatan kembali peran Bulog penting dan strategis dalam rangka memperkuat institusi tersebut se­­­bagai lembaga pe­­­nyangga harga pa­­­ngan. Na­­­mun, langkah itu akan jauh lebih efek­tif jika ditopang oleh kebijakan subsidi yang mendorong peningkatan pro­­duktivitas dan perlindungan harga yang menguntungkan posisi petani produsen sekaligus melindungi konsumen.

 

Dengan begitu, pemerintah tidak sekadar menyentuh aspek hilir, tetapi juga membenahi proses di hulu, meliputi peningkatan produktivitas pertanian yang didukung tata niaga yang memberikan insentif bagi petani untuk semakin produktif dan konsumen terlindungi melalui peran penyanggaan Bulog.

 

Untuk itu, pemerintah perlu menegaskan keberpihakan strategi subsidi pangan yang jelas kepada para petani dan konsumen pertanian, sehingga ke­­­pastian harga di tingkat petani maupun konsumen dapat lebih terjaga. Ini sekali­gus ‘menertibkan’ ma­­ta rantai perdagangan komoditas pertanian yang menguntungkan pe­­tani produsen.

 

Pemerintah, di atas kertas, tentu sanggup mengalokasikan dana untuk program subsidi pangan komprehensif mulai dari produksi hingga tata niaga itu—seperti dilakukan banyak negara lain termasuk negara maju. Caranya tentu dengan merelokasi ulang subsidi yang kini salah sasaran dan dibuang percuma untuk subsidi bahan bakar dan energi, yang diperkirakan bengkak hingga Rp300 triliun tahun ini.

 

Kita patut berharap agar pemerintahan Yudhoyono dapat memberikan warisan sejarah bagi perekonomian pada umumnya dan petani Indonesia pada khususnya dengan kebijakan subsidi pangan terpadu yang lebih tepat sasaran.

 

Jika kebijakan subsidi itu bisa ditata ulang, revitalisasi Bulog bisa lebih mudah dilakukan. Bahkan apabila dipandang perlu, Presiden dapat mengembalikan peran Bulog seperti sebelum krisis 1997/1998 sebagai penyangga sembilan bahan kebutuhan pokok.

 

Kita mendukung upaya pemerintah untuk ­mengambil langkah komprehensif, meski sulit, demi menjaga stabilitas pangan, ketahanan pa­­­­ngan, dan bahkan kemandirian pangan ke depan.

 

Dengan begitu, pemerintahan Yudhoyono akan dikenang sebagai pewaris kesejahteraan tidak hanya bagi konsumen dan atas nama stabilisasi inflasi, tetapi juga pemberi kesejahteraan bagi para petani itu sendiri.

 

 

 

 

Sumber