Wamentrans Soroti Potensi Kawasan Transmigrasi di Diseminasi Riset TEP

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Dewan Persusuan Nasional meminta pemerintah untuk memberlakukan kembali kebijakan rasio susu -kebijakan ekualisasi dalam importasi susu dengan penyerapan susu segar-dan kebijakan importasi susu melalui satu pintu.

 

Ketua Dewan Susu Nasional Teguh Boediyana mengatakan kebijakan itu belajar dari kasus komoditas kedelai dengan dorongan dari pemerintah yang akan merevitalisasi peran Perum Bulog -yang berarti melawan butir LOI- maka Dewan Persusuan Nasional mendesak pemerintah untuk memberlakukan kembali kebijakan ekualisasi dalam importasi susu dengan penyerapana susu segar.

 

"Selain itu, Dewan Susu meminta pemerintah untuk menaikkan bea masuk impor susu dari 5% menjadi sekurang-kurangnya 15% untuk bahan baku susu dan  bea masuk di atas 20% bagi susu olahan yang siap dikonsumsi," ujarnya melalui siaran pers yang diterima Bisnis, Senin (6/8/2012).

 

Kebijakan equalisasi itu dimaksudkan agar importir susu diwajibkan menyerap susu sapi segar lokal secara proposional.

 

Dia menjelaskan pemerintah harus melakukan pengendalian harga susu terkait dengan harga susu impor dan susu segar yang diserap Industri Pengolah Susu.

 

Selain itu, pemerintah, harus memberlakukan kembali Inpres No 2/1985 tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional.

 

Teguh memaparkan usaha peternakan sapi perah rakyat yang saat ini memberi kontribusi memasok sekitar 25% kebutuhan susu nasional merupakan aset nasional yang tidak dapat diabaikan.

 

Peternakan sapi perah itu tidak hanya mengurangi ketergantungan kebutuhan susu impor tetapi mampu menggerakkan perekonomian di perdesaan di daerah kantong produksi. (ra)

 

 

 

Sumber