Kemenkop Salurkan Bantuan Tunai Rp1,6 M untuk Korban Banjir Sumatra

[Parno Pemilik Lapak 0]

ADDIS ABABA: Sudan dan Sudan Selatan mencapai kesepakatan tentang cara membagi kekayaan minyak mereka, satu dari sejumlah sengketa nyaris membawa kedua negara pada perang pada awal tahun ini.

 

"Kedua pihak menyetujui semua pengaturan keuangan menyangkut minyak," kata penengah Uni Afrika Thabo Mbeki pada Sabtu pagi setelah perundingan di ibu kota Ethiopia, Addis Ababa.

 

Kedua negara menghadapi batas waktu 2 Agustus yang ditetapkan PBB untuk menyeesaikan sengketa-sengketa mereka mengenai minyak dan perbatasan, dan Mbeki mengatakan mereka akan bertemu kembali bulan depan untuk berusaha menemukan satu kompromi mengenai daerah Abyei yang disengketakan.

 

Mbeki mengatakan satu jadwal akan disusun bagi dimulainya kembali produksi dan ekspor minyak, yang merupakan penting bagi ekonomi kedua negara itu.

 

"Yang masih akan ditetapkan adalah satu perjanjian, yang akan dibicarakan kemudian mengenai langkah-langkah ke depan kapan perusahaan-perusahaan minyak diminta mempersiapakan diri bagi dimulainya kembali produksi dan ekspor," katanya.

 

Uni Afrika telah menengahi perundingan yang berlangsung lama dalam usaha menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul sejak Sudan Selatan menjadi negara merdeka Juli 2011 setelah satu perjanjian perdamaian tahun 2005 yang mengakhiri perang saudara paling lama di Afrika itu.

 

Sudan Selatan yang tidak memiliki pelabuhan laut menguasai tiga perempat minyak yang sebelumnya dikuasai PBB, tetapi pipa dan fasilitas pemrosesan tetap berada di Sudan.

 

Dan kedua negara tidak dapat menyepakati tentang seberapa banyak Juba harus membayar ekspor minyak mentahnya melalui pipa ke utara dan pelabuhan, yang menyebabakan Sudan Selatan menghentikan produksi minyak itu Januari setelah Khartoum mulai menguasai minyak yang tidak dibayar.

 

Hasil minyak merupakan 98% dari pendapatan Sudan selatan dan tindakan itu melumpuhkan ekonomi kedua negara.

 

Kendatipuan tercapai kesepakatan mengemai minyak, ketua perunding Sudan Selatan Pagan Amum menuduh Khartoum melanggar satu rencana perdamaian yang disusun Uni Afrika April lalu mendesak kedua pihak mencapai satu perjanjian yang luas bagi semua masalah penting.

 

"Pemerintah Sudan tetap melanggar peta jalan dan terus membom Sudan selatan," kata Amum kepada wartawan.

 

Pengumumam Mbeki itu datang beberapa jam setelah Menlu AS Hillary Clinton menyeru kedua Sudan mengusahakan satu kompromi mendesak, dan mengatakan mereka tetap saling terkait. "Kedua pihak , Sudan dan Sudan Selatan penting melanjutkan perundingan dan mencapai perjanjianan yang tepat waktu mengenai semua masalah yang belum diselesaikan, termasuk pembagian pendapatan minyak, keamanan, kewarganegaraan dan demarkasi perbatasan," kata Hilalry setelah berembuk dengan Presiden Sudan Selatan Salva Kiir di Juba (ibu kota Sudan Selatan).

 

Hillary dalam kunjungannya di Afrika, menghabiskan waktunya tiga jam Jumat di Juba.

 

Mbeki mengatakan Presiden Sudan Omar al-Bashir dan Kiir akan bertemu bulan depan untuk mengusahakan satu persetujuan mengenai Abyei, yang statusya adalah masalah paling peka yang belum diselesaikan sejak sebelum Sudan selatan merdeka.

 

"Ada kesepakatan antara kedua pihak bahwa masalah status akhir Abyei akan dibahas pada KTT mendatang kedua presiden," katanya.

 

Menjelang kesepakatan yang diumumka Mbeki itu, Sudan melonggarkan tuntutannya bagi bayaran biaya pengiriman minyak dari Sudan Selatan. Sudan meminta US$36 per barel dalam pembayaran penyaluran minyak itu, tetapi dalam satu dokumen yang disiarkan Kamis Sudan mengusulkan US$22,2 per barel, dibandingkan dengan US$7,61 yang ditawarkan Sudan Selatan.

 

Sudan menuduh Sudan Selatan mendukung pemberontak di wilayahnya, satu tuduhan yang dipercayai para pengamat kendatipun dibantah oleh Juba, yang balik menuduh Khartoum mndukung pemberontak di selatan perbatasan itu.

 

Mbeki mengatakan satu persetujuan juga telah dicapai antara Sudan, PBB, Uni Afrika dan Liga Arab untuk mengizinkan akses kemanusiaan di negara-negara bagian Blue Nile dan Kordofa Selatan yang dilanda konflik itu. (Antara/AFP/arh)

 

 

 

Sumber