WA: 0812-3922-5692 - Panduan Memilih Ground Paket Berkemah di Batu dengan View City Light

[Parno Pemilik Lapak 0]

MAKASSAR: Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Sulawesi Selatan saat ini tengah menyoroti kebijakan Kementerian Kehutanan yang akan mematikan bisnis pengusaha hasil hutan di Sulsel.

 

Hal ini seperti dikeluhkan Ketua Komite Tetap Kehutanan Kadin Indonesia, Salahuddin A. Sampetoding kepada Bisnis hari ini, Jumat (3/8/2012).

 

Menurutnya kebijakan pemberlakuan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHK) di Kalimantan Timur dan 7 IUPHK di Sulawesi Barat sangat merugikan pengusaha kayu selama ini.

 

"Saya peringatkan Menhut, Zulkifli H agar bertindak sebagai pengayom atau pelindung pengusaha kehutanan. Jangan sampai jasa-jasa pengusaha IUPHK yang pernah disebut HPH (hasil pemanfaatan hutan) dilupakan negeri ini. Kami ini pernah menjadi penghasil devisa nomor dua di negara ini, tetapi kami jangan dilupakan begitu saja," ucap dia.

 

Menurut dia, adanya perubahan kebijakan ini justru akan mematikan pengusaha hasil hutan lokal, karena adanya klasifikasi ijin pemanfaatan hasil hutan di sejumlah wilayah di Indonesia akan memberatkan pengusaha untuk bisa bertahan di bisnis ini. 

 

"Pengusaha perlu dibina pemerintah khususnya Menteri Kehutanan seharusnya bertindak sebagai pengayom atau pelindung pengusaha. Bukan dengan cara ini mematikan keberadaan kami secara perlahan-lahan," keluh dia.

 

Sementara itu, Inhutani yang berdiri sejak 1973 lalu telah mengelola 700 ribu ha dengan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHK) hutan alam di Kalimantan  Timur dan tujuh IUPHK di Sulawesi Barat dan satu UIPHHK dengan jumlah sumber  daya manusia 634 orang. (k15/sut)

 

 

 

Sumber