Dukung Pemulihan, Danantara dan BRI Terjun Langsung ke Aceh Tamiang

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Pemerintah mengakui pencapaian pertumbuhan ekonomi sesuai target pemerintah tahun ini sebesar 6,5% cukup sulit dilakukan di tengah krisis ekonomi global.

 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Armida Alisjahbana menyampaikan pelemahan perekonomian dunia berimbas pada kinerja perdagangan internasional Indonesia. Selanjutnya, tentu ikut mengganggu pertumbuhan ekonomi.

 

“Memang harus diakui dengan situasi perekonomian dunia sekarang ini memang berat [mencapai pertumbuhan ekonomi],” ujarnya hari ini, Jumat(3/8/2012).

 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mencatat defisit neraca perdagangan hingga US$1,33 miliar pada Juni 2012. Dua bulan sebelumnya, neraca perdagangan juga dilaporkan defisit, yakni Mei sebesar US$490 juta dan April sebanyak US$640 juta.

 

Dia menggambarkan melesunya perekonomian global terlihat dari sejumlah negara berkembang utama yang merevisi turun target pertumbuhannya, seperti China dan India. Dia berharap kinerja ekonomi Indonesia pada kuartal kedua tahun ini masih berada di atas kisaran 6%. 

 

Data BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun ini hanya sebesar 6,3%, lebih rendah dari target tahunan pemerintah yang mencapai 6,5%.

 

Adapun Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku pada kuartal I/2012 mencapai Rp1.972 triliun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan 2.000 mencapai Rp632,8 triliun.

 

Untuk mempertahankan laju pertumbuhan, tuturnya, masyarakat perlu menjaga momentum peningkatan konsumsi domestik. 

 

Pada tahap lanjutan, tambahnya, kompensasi lain pertumbuhan yakni pada komponen investasi dalam Pembentukkan Modal Tetap Bruto (PMTB). Dia mengklaim tren pertumbuhan investasi menunjukkan angka yang positif, baik dari penanaman modal asing maupun investasi dalam negeri.

 

Dari sisi belanja, pemerintah mengaku akan berfokus melakukan penajaman program Kementerian/Lembaga (K/L) agar penggunaan fiskal lebih efektif. Armida mencontohkan kebijakan penajaman program salah satunya terkait penciptaan kesempatan kerja.

 

“Kita akan mempertajam program 17 K/L yang terkait ketenagakerjaan seperti program pelatihan magang, agar lebih sinkron dan dampaknya signifikan,” ungkapnya.

 

Selain itu, pihaknya akan mensinergikan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dibantu dengan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) terbaru.(sut)

 

 

 

Sumber