Kementerian PU Kirim 402 Relawan ke Daerah Bencana Sumatra

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: PT Bank Negara Indonesia Tbk memperkirakan 5%--7% dari total kartu kredit yang diterbitkan perseroan kartu akan terkena aturan mengenai alat pembayaran menggunakan kartu yang diterbitkan bank sentral pada Januari 2012. Saat ini jumlah kartu kredit yang telah diterbitkan 1,9 juta keping.

 

General Manager Card Center Bank Negara Indonesia (BNI) Dodiet Wiweko Probojakti memperkirakan nasabah yang akan terkena dampak aturan tersebut sebagian besar adalah pemegang kartu kredit generik.

 

"Selama ini kami kan dikenal punya main market pegawai negeri, pegawai BUMN [badan Usaha Milik Negara], pegawai Pemda [Pemerintah Daerah], yang seperti itu kemungkinan akan terkena. Namun kami nanti ada layer-layer untuk menyisir nasabah yang akan terkena aturan," ujarnya Rabu malam, (01/08/2012).

 

Menurutnya rerata tiap bulan perseroan menerbitkan 55.000-60.000 kartu baru. Dari jumlah tersebut, 15.000 diantaranya adalah kartu tambahan (complimentary card). Adapun yang diatur dalam peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) adalah kartu utama.

 

Dodit melanjutkan, dengan demikian perseroan hanya perlu menyisir sekitar 45.000 kartu setiap bulannya. Seleksi pertama yang akan dilakukan perseroan adalah identifikasi pemilik kartu kredit pertama dan pemilik kartu kredit lebih dari satu.

 

"Kita akan sisir per layer, kami akan lihat income dan credit behavior nasabah. Kalau dia sering sekali bertransaksi dengan kartu kredit BNI akan menunjukan kalau dia memperlakukan kartu BNI sebagai kartu kredit utamanya," jelasnya.

 

Seleksi berikutnya yang akan dilakukan perseroan adalah identifikasi batasan plafon (credit limit). Dia optimistis hingga tahapan ini, 80.000 kartu platinum dan 150.000 kartu titanium akan lolos. (arh)

 

 

 

Sumber