Wamentrans Soroti Potensi Kawasan Transmigrasi di Diseminasi Riset TEP

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Organisasi Angkutan Darat (Organda) menyiagakan 2.270 bus untuk mengangkut kelebihan penumpang kereta api, menyusul pemberlakuan jumlah penumpang sama dengan jumlah tempat duduk pada 2012.

 

"Karena kebijakan pihak kereta api agar penumpang kereta semuanya mendapat tempat duduk maka akan ada calon penumpang yang tidak terangkut sehingga kami siagakan bus cadangan untuk mereka," kata Sekretaris Jenderal Organda Andriansyah, Rabu (1/8/2012).

 

Ia menyebutkan ke-2.270 bus itu merupakan bus pariwisata cadangan sebagai bagian dari total bus yang mencapai sekitar 37.000 bus yang disiagakan Organda pada lebaran 2012. Jumlah itu meliputi 21.014 bus antarkota antar provinsi (AKAP) serta 13.676 bus antar kota dalam provinsi (AKDP).

 

Andriansyah menjamin ketersediaan armada sehingga diharapkan tidak ada penumpang terlantar pada arus mudik nanti.

 

Dia mengatakan Organda akan memulai persiapan untuk antisipasi kebutuhan pada H-10 namun untuk kesiapan seluruh kendaraan pada H-7.

 

Terkait kelancaran arus mudik, Andriansyah mengatakan perlunya koordinasi pemerintah dalam perbaikan infrastruktur jalan dengan merapihkan perbaikan jalan yang diprediksi tidak akan selesai hingga H-7.

 

Dia mengatakan jalan yang belum selesai itu agar dirapikan guna mempermudah pengemudi bus dan menghindari kecelakaan di jalan.

 

Ia mencontohkan adanya pembangunan tembok beton di daerah Subang yang kemungkinan besar tidak akan selesai sebelum H-7.

 

"Harus diantisipasi juga hujan yang bisa menghambat pembetonan, dimana jika belum selesai, sebaiknya dirapihkan sehingga jalan bisa dilalui," katanya.

 

Selain itu, untuk memperlancar arus mudik di jalan dan menghindari kecelakaan, dia berharap penerangan dapat dioptimalkan terutama di jalur-jalur alternatif seperti jalur yang baru dibangun di Nagrek, Jawa Barat.

 

Dia juga mengatakan logistik lainnya seperti kelengkapan dan kesiapan rambu-rambu penunjuk jalan untuk diakomodir oleh pemerintah daerah setempat.(Antara/bas)

 

 

 

 

Sumber