Video: Ada Danantara Effect, Saham Ini Bisa Jadi Perhatian di 2026

[Parno Pemilik Lapak 0]

SANGGAU: Keinginan masyarakat di lima kabupaten yakni Sanggau, Sekadau, Melawi, Sintang dan Kapuas Hulu untuk membentuk propinsi baru dan memisahkan diri dari Kalimantan Barat semakin kuat terdengar, kendati terkendala adanya moratorium pemekaran daerah di tingkat pusat.

 

Tim panitia pembentukan provinsi baru yang baru saja dirombak mengklaim akan berhasil mewujudkan keinginan masyarakat di lima Kabupaten di Kalbar itu, meskipun nama yang pas untuk provinsi anyar ini masih belum diputuskan.

 

Wakil Sekretaris Tim Panitia Pemekaran Provinsi Kalbar dan juga Direktur Eksekutif DPD Partai Demokrat Kalbar, Tanto Yacobus, mengatakan provinsi baru tersebut dinilai penting karena didasarkan atas kebutuhan masyarakat, bukan kepentingan pihak-pihak tertentu saja. Adanya provinsi baru ini pelayanan birokrasi kepada masyarakat setempat diharapkan menjadi lebih singkat dan cepat karena semakin dekat dan terjangkau dengan wilayah mereka.

 

"Provinsi itu adalah suatu kebutuhan bukan kepentingan," ujarnya, hari ini.

 

Menurut Tanto, sejauh ini kendala terbentuknya provinsi baru itu adalah adanya moratorium dari pemerintah pusat. "Kita tetap hormati adanya moratorium itu, tetapi keinginan masyarakat setempat juga harus difasilitasi," jelasnya.

 

Sampai saat ini, kata Tanto, panitia pembentukan provinsi baru yakin provinsi anyar di wilayah timur Kalbar ini bakal terwujud, dan akan terus digiring sampai terbentuk.

 

"Kami tinggal menunggu rekomendasi dari Pemprov Kalbar , apalagi komunikasi panitia saat ini dengan pemerintah provinsi sangat lancar," katanya.

 

Sejauh ini, panitia bekerja berdasarkan dengan surat keputusan dari Pemprov Kalbar dan dukungan dari lima Bupati sebagai Dewan Pembina yang sifatnya hanya memfasilitasi.  Keinginan pembentukan provinsi baru di Kalbar itu juga mendapat dukungan Gubernur Kalbar, Cornelis, yang akan memberi bantuan anggaran pada APBD 2013.

 

Menurut Tanto, apa yang telah dilakukan Koordinator sebelumnya ( Bupati Sintang Miltong Crossby, red.) seperti hasil analisis akademik, dan dukungan beberapa tokoh masyarakat akan tetap dilanjutkan.

 

"Apa yang sudah ada dilanjutkan yang kurang kita lengkapi, kita rangkul semua demi terwujudnya pembentukan provinsi baru tersebut," katanya.

 

Sementara itu, tokoh masyarakat dari Kabupaten Kapuas Hulu kalbar, F. Surya Suka, mengatakan bahwa dorongan pemekaran provinsi Kalbar ini dirasakan sangat kuat. Hanya saja, menurut Surya, perlu dilakukan pengkajian secara mendalam dan dilakukan sangat hati-hati, sehingga hasilnya maksimal dan elegan.

 

Untuk itu, kata Surya, tim panitia harus bekerja dengan surat keputusan (SK) dari Provinsi Kalbar.

 

"Surat keptusan tim panitia kemungkinan masih dalam proses. Namun tim yang terbentuk harus benar-benar memperhatikan usulan dari masyrakat, dan panitia pemekaran tersebut tentu pula melibatkan masyarakat setempat," ujar Surya.

 

Menurut Surya, saat  ini Pemprov Kalbar sangat mendukung pemekaran tersebut, hanya saja Gubernur Cornelis menginginkan pemekaran dilakukan dengan pengkajian secara mendalam dan menyeluruh. Pengkajian tersebut misalnya dari sisi anggaran provinsi tersebut, jumlah penduduk, pendapatan provinsi.

 

"Setahu saya Gubernur mendukung pemekaran, asal dengan cara elegan, tidak terburu-buru dan harus dilakuka pengkajian," ujar Surya.

 

Senada dengan Surya, tokoh masyarakat dari kabupaten Sanggau, Piek Herman Abik,  menuturkan pembentukan provinsi baru dengan nama Provinsi Kapuas, sangat penting diagendakan, dan seluruh Kabupaten di wilayah timur Kalbar sangat mendukung.

 

Piek menambahkan sebelumnya panitia yang sudah berjalan telah melakukan studi kelayakan dan menjalankan sesuai prosedur serta beraudensi ke Kemendagri secara intensif. Hanya saja, dia menilai hubungan panitia tersebut sangat kurang harmonis baik ke DPRD Provinsi dan daerah serta komunikasi yang tidak bagus dengan Provinsi Kalbar.

 

"Harusnya hubungan secara intens dilakukan ke Gubernur Kalbar, bukan hanya ke Kemendagri saja," ujar Piek.

 

Padahal lanjut Piek, Gubernur Kalbar Cornelis sangat mendukung dengan dibentuknya provinsi baru ini.

 

"Bahkan dengan tim yang baru, Pemprov Kalbar menganggarkan anggaran dari APBD Tingkat I pada 2013 nanti," katanya.

 

Piek menjelaskan, tidak benar bila terbengkalainya keinginan membentuk provinsi baru karena Gubernur Provinsi Kalbar tidak perduli. " Buktinya saya dengar ada tim panitia baru dan Gubernur akan menyiapkan anggaran untuk tim tersebut," jelas Piek.

 

Adapun untuk nama provinsi baru tersebut, Piek menyebut Provinsi Kapuas lebih tepat, karena wilayah baru ini nantinya terbentang mulai dari Kabupaten Sanggau hingga Kabupaten Kapuas Hulu.   

 

Mantan Anggota DPD RI ini menilai dengan terbentuknya Provinsi Kapuas Raya maka pembangunan akan lebih merata dan Kabupaten Sanggau akan menjadi kota penting,  karena berbatasan langsung dengan Serawak Malaysia, dan Entikong akan semakin terbuka lebar. Selain pula dengan potensi-potensi ekonomi yang mampu diperoleh secara langsung seperti sentra agro bisnis sawit dan karet.

 

"Pemekaran ini dirasakan sangat mendesak, hal itu didasarkan untuk kemajuan masyarakat dengan mempercepat pembangunan di wilayah timur Kalbar," jelasnya.(K36/faa)

 

 

 

Sumber