TEMPAT PRAKERIN SMK JURUSAN DKV DI KOTA MALANG

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Kementerian Kehutanan menargetkan rancangan sistem informasi safeguards REDD+ dapat tuntas minimal akhir tahun ini. Instrumen itu diharapkan mampu mengantisipasi penyimpangan penyaluran dana asing dalam mendukung upaya mereduksi emisi karbon di hutan Indonesia.

 

Sekjen Kemenhut Hadi Daryanto mengungkapkan perangkat guidance sistem informasi REDD+ telah diamanatkan pada conference of parties (COP)-16 di Cancun Mexico. Hingga kini, perundingan antarnegara untuk menekan emisi karbon dan laju deforestasi hutan semakin progresif dibahas.

 

Hanya saja, menurut Hadi, negosiasi REDD+ masih berkutat pada pembahasan mekanisme pembiayaan. Pasalnya, dana yang sempat dijanjikan terancam batal karena resesi global yang menerjang Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa.

 

Negara maju sempat sesumbar bakal menggelontorkan dana hingga US$100 miliar guna mendukung negara berkembang merealisasikan REDD+. Selain dana, sejumlah negara bahkan sepakat memberikan dukungan untuk capacity building dan transfer teknologi.

 

“Sebetulnya sudah ada desain pembiayaan, hanya masih harus dibahas lebih lanjut tentang mekanisme,” ungkap Hadi pada workshop REDD+ safeguard di Jakarta, Kamis (26/7/2012).

 

Selain itu, aspek kebijakan pendanaan REDD+ masih menjadi bagian dari pembahasan ad hock working group on long term cooperative action (AWG-LCA). Dengan demikian, perdagangan karbon dalam rangka pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi harus melalui pasar voluntary.

 

Kementerian Kehutanan menargetkan mampu menyerap 1,24 giga ton CO2 melalui program penanaman 500.000 hektar per tahun. Peningkatan stok karbon itu juga akan mendongkrak potensi ekonomi komoditas karbon dalam beberapa tahun ke depan.

 

Potensi karbon di hutan Indonesia diperkirakan mencapai 250 ton per hektar dengan proyeksi keuntungan sekitar Rp 20 juta per hektar. Pemerintah tengah mendorong nilai acuan karbon dapat dihargai US$ 8 per ton.(msb)

 

 

 

Sumber