Ini Beda Rumus Kenaikan UMP Lama dan Baru

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Corbis)

 

 

 

JAKARTA - Penyusunan anggaran akan lebih diperketat oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal ini, lantaran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan masih ada praktik-praktik yang berbau Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dalam penyusunan anggaran.Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo mengungkapkan, proses anggaran di Kemenkeu sudah mulai terlibat saat memberikan resource envelope kepada Bappenas. "Kemudian bilateral antara Bappenas dengan Kementerian Lembaga (KL) terkait, di Kemenkeu, di forum, itu sudah cukup tajam pembahasannya," kata dia usai salat Jumat di kantornya, Jakarta, Jumat (20/7/2012).

 

Oleh karena itu, ke depan pembahasan anggaran sudah harus ditingkatkan. "Saya melihat mulai dari pokok-pokok kebijakan fiskal sampai bilateral meeting tiga kali pembahasan pada saat menyusun anggaran sementara, pendahuluan sampai anggaran final perlu dilakukan lebih baik," kata dia.

 

Agus melanjutkan, SBY meminta praktik KKN tersebut bisa terjadi dari semua sisi pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Karenanya, ini menjadi suatu peringatan. "Ini menjadi pesan dan satu dorongan, dan dukungan presiden untuk memperbaiki sistem penyisihan anggaran dengan lebih baik," paparnya.

 

Menurut Agus, Kemenkeu akan mengawasi kualitas proses dan kualitas perencanaan sampai kepada pencairannya. "Paling tidak bisa diterima, masih ada kegiatan korupsi yang betul-betul membuat anggaran tidak efektif," tukas Agus. (mrt)

 

 

 

Sumber