BI Ungkap Biang Kerok Kredit Nganggur di Bank Tembus Rp2.500 T

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA:  Organisasi Angkutan Darat (Organda) menilai belum adanya keberpihakan pemerintah terhadap pengusaha angkutan umum massal menyebabkan para pengusaha angkutan merugi.

 

"Beli busnya mahal, punglinya gede, premanisme di mana-mana, tidak ada keberpihakan pemerintah untuk angkutan umum massal sehingga tercermin dari tarifnya yang sudah tidak memadai," kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Organda Eka Sari Lorena saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

 

Dia mencontohkan, harga satu unit bus Metromini yang mencapai Rp450 juta. Sementara tarif yang dikenakan pada penumpang hanya Rp2 ribu sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk kembali modal.

 

"Metromini harga busnya Rp450 juta, tarifnya cuma Rp2.000, kapan lunasnya? Siapa yang bisa beli?" katanya.

 

Menurut dia, batalnya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu lalu tidak serta merta menurunkan harga suku cadang bus yang telah terlanjur naik.

 

Sementara sejak 2009 belum ada kenaikan tarif angkutan ekonomi. Hal itu menyebabkan banyak pengusaha angkutan yang gulung tikar.

 

"Jadi serba dilema, tarif nggak diizinkan naik itu dari 2009, pengusaha angkutan banyak yang bangkrut lho," katanya.

 

Pihaknya berpendapat bila tarif tidak dinaikkan, pemerintah seharusnya menggantinya dengan insentif lain berupa pembebasan bea pajak, pengurangan bea masuk dan pengurangan biaya revitalisasi angkutan umum.

 

Dikatakannya, contoh lain ketidakberpihakkan pemerintah terhadap pengusaha bus yakni tingkat suku bunga kredit bus yang mencapai 13%--25%.  Hal itu jauh lebih tinggi dibandingkan suku bunga kredit mobil pribadi yang berkisar 4% hingga 6%. (Antara/arh)

 

 

 

 

 

 

Sumber