Emiten Tambang Boy Thohir (ADRO) Tebar Dividen Interim US$250 Juta

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Corbis)

 

 

 

MEDAN - Pengamat ekonomi dari Universitas HKBP Nommensen Parulian Simanjuntak, memandang rencana pemerintah menetapkan kebijakan sertikasi halal terhadap produk UKM dinilai prematur. Pasalnya, rencana tersebut belum dilengkapi dengan azas keberimbangan perlakuan antara produk lokal dan asing."Kalau memang produk kita tidak diterima di negara lain, dengan alasan tidak memiliki sertifikat halal dari negara tersebut, lakukan juga kebijakan yang sama terhadap produk luar yang masuk ke Indonesia. Anehkan, produk lain dipermudah, tetapi produk sendiri dipersulit," ungkap Parulian kepada Okezone, Rabu (18/7/2012).

 

Menurut Parulian, pemerintah harus terlebih dahulu mengkaji rencana kebijakan itu, karena saat ini masih banyak produsen makan asing berskala besar yang belum mengantongi sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

 

"Kalau kita berjalan ke mal di Medan sekarang, sejauh mata memandang kita akan melihat produsen makanan. Belum lagi bakery-bakery yang harganya mahal-mahal itu, apa sudah disertifikasi. Jadi kalau dipaksakan kebijakan itu, ya yang besar-besar modalnya selamat, yang kecil terpaksa gulung tikar," tegasnya.

 

Parulian mengakui selama pemerintah belum memihak pada masyarakat lokal dalam menetapkan kebijakan, maka kebijakan yang dikeluarkan nantinya akan sulit diikuti dan justru akan menjadi penghambat. Walau saat ini diakui pertumbuhan UKM di Medan cukup baik, tapi jika dilihat secara lebih menyeluruh, gairah usahanya mulai menurun.

 

"Saya harus mengakui jika sertifikasi halal ini penting. Sangat penting bahkan ketika kita ingin menciptakan iklim usaha yang baik. Sangat baik pula untuk proteksi karena halal kan mengena pula pada kearifan lokal. Tapi kalau boleh jujur juga, berhentilah pemerintah mengambil kebijakan prematur," jelas dia.

 

"UKM kita memang tumbuh karena menjadi satu-satunya lapangan kerja setelah pemerintah gagal menciptakan lapangan kerja formal. Namun pertumbuhan tiap-tiap UKM itu kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya menurun. Ya enggak jauh-jauh dari kebijakan pemerintah juga penyebabnya. Mulai dari retribusi, pajak, kutipan liar, termasuk juga biaya logistik yang seolah pemerintah sudah kehabisan akal untuk menurunkannya. Tapi kita tunggu saja lah. UKM kita kan terkenal tahan banting," pungkasnya. (wdi)

 

 

 

Sumber