WALLPAPER DINDING VINYL MINIMALIS UNTUK RUANG TAMU

[Parno Pemilik Lapak 0]

MALANG: Kementerian Sosial menyiapkan Rp400 miliar untuk membantu pengembangan kelompok usaha bersama (KUBE) sebanyak 12.000 KUBE yang melibatkan 130.000 kepala keluarga (kk) pada 2012.

 

Menteri Sosial Salim Segaf Al Djufri, mengatakan dengan adanya bantuan maka diharapkan KUBE semakin berkembang dan ekonomi keluarga yang tergabung dalam kelompok tersebut semakin mandiri.

 

“Program tersebut sudah berjalan sejak 2005 dan sampai saat ini sudah disalurkan untuk 80.000 KUBED yang melibatkan 800.000 kk,” kata Salim Segaf Al Djufri di Malang, Sabtu (14/7).

 

Menurut dia, dana tersebut murni hibah. Tujuan usaha mikro yang dijalankan warga miskin bisa berkembang dan mandiri. Masing-masing KUBE mendapatkan bantuan antara Rp20 juta-Rp30 juta.

 

“Jadi tidak ada alasan, usaha yang didanai Kementerian Sosial itu harus berkembang. Usaha mereka harus lebih maju.”

 

Yang juga menjadi perhatian kementerian tersebut, lanjut dia, terkait dengan rumah tidak layak huni.Saat ini jumlah rumah layak huni secara nasional mencapai 2,3 juta unit, sedangkan kemampuan Kementerian Sosial memugar rumah tidak layak huni sebanyak 15.000 unit per tahun.

 

Masing-masing rumah dibantu Rp10 juta dalam material bangunan yang dibeli dari pengusaha yang tidak berorientasi memperoleh keuntungan besar atau dikerjakan kontraktor yang tidak berorientasi mencari keuntungan, melainkan mengedapankan kesetiakawanan sosial.

 

Meski program bedah rumah juga ditangani instansi lain, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemda, namun untuk memugar rumah tidak layak huni sebanyak itu membutuhkan waktu yang lama.

 

Karena itulah, upaya membedah rumah tidak layak huni selayaknya pula ditangani masyarakat secara bergotong royong. Kesetiakawanan sosial harus dipertebal.

Kesetiakawanan penting ditekankan karena berdasarkan penelitian, ada 183 titik rawan di wilayah Indonesia yang berpotensi menimbulkan bencana sosial. Jika bencana alam justru berdampak dapat mempererat kesetiakawanan sosial, namun bencana sosial justru sebaliknya.

 

Karena itulalah perlu dipikirkan bagaimana membangun sistem yang mampu mendeteksi kemungkinan terjadinya bencana sosial karena dampaknya merusak kebersamaan masyarakat.

 

Terkait dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), Menteri mengingatkan, sampai saat ini ada 4,5 juta anak terlantar, baik anak jalanan maupun anak yang berurusan dengan hukum. Sedangkan lansia PMKS, ujar dia, sebanyak 2,9 juta jiwa dari total lansia sebanyak 20 juta.

 

“Paradigma masyarakat harus berubah, anak dan orang terlantar mestinya merupakan bagian dari anak dan orang tua kita sendiri sehingga sudah semesterinya peduli pada mereka.”

 

Program pengentasan anak terlantar, dia menargetkan, sampai 2014 diharapkan Indonesia bebas anak jalanan. Realisasinya, mereka harus kembali ke keluarga, dan ke sekolah. Jika tidak mau sekolah, maka akan dilatih keterampilan kerja agar dapat memasuki dunia kerja.

 

Jika tidak mempunyai keluarga, maka mereka akan ditempatkan di rumah-rumah singgah. Implementasi kebijakan tersebut tidak dengan paksaan, melainkan dengan menggugah kesadaran anak-anak jalanan.(api)

 

 

 

 

Sumber