Menaker: Gubernur Wajib Tetapkan UMP 2026 Maksimal 24 Desember

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Hasil kajian riset Kelompok Studi Perdesaan Universitas Indonesia menemukan bahwa "intrusi kapitalisme" yang kian mendalam adalah salah satu faktor paling utama mengapa koperasi di Indonesia belum bisa berkembang dengan baik.

 

 

"Ditambah dengan berkembangnya demokrasi liberal di Indonesia," kata anggota peneliti Kelompok Studi Perdesaan Universitas Indonesia Nia Elvina, MS.i di Jakarta, Sabtu (14/7/2012).

 

 

Memberikan ulasan berkaitan dengan Hari Koperasi ke-65 Tahun 2012, ia mengemukakan kondisi "mati suri"-nya koperasi tersebut menyebabkan lunturnya atau lemahnya rasa solidaritas dan kesadaran akan harga diri yang merupakan basis utama berdirinya koperasi yang baik.

 

 

Dia  mengatakan dalam situasi semacam itu, orang lebih cenderung mengutamakan kepentingan pribadi dan merasa terlepas dari ikatan masyarakat.

 

 

"Partisipasi masyarakat untuk memperjuangkan dan membela kepentingan bersama itu mengalami degradasi yang sangat tajam," katanya.

 

 

Kemudian, hal yang paling utama juga yakni basis dari struktur sosial masyarakat yang sangat lemah.

 

 

Misalnya untuk petani tanah merupakan basis struktur mereka, tetapi kebanyakan petani merupakan buruh tani atau "landless" (tidak memiliki tanah), sehingga mereka tidak mempunyai faktor produksi (mode of production).

 

 

"Bagaimana mereka bisa membentuk koperasi jika 'resources' mereka tidak punya," katanya.

 

 

"Begitu juga dengan nelayan. Jika mereka tidak mempunyai kapal yang mumpuni sebagai alat tangkap mereka. Kapal bagi nelayan mereka basis struktur sosial mereka," tambah Nia Elvina, yang juga Sekretaris Program Ilmu Sosiologi Universitas Nasional (Unas) Jakarta.

 

 

Adapun faktor yang terakhir, kata dia, adalah kebijakan pemerintah seharusnya sinergis jika mereka sungguh-sungguh ingin memajukan perekonomian masyarakat Indonesia khususnya kelas bawah.

 

Dia mengatakan, dulu dikenal kementerian yang menangani masalah perekonomian masyarakat dengan Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Perdesaan. Kemudian ada Menteri Distribusi, Menteri Produksi.

 

 

"Sebenarnya, kadang-kadang para pengambil kebijakan di negara kita ini sangat sering a-historis, sehingga lebih senang mengimpor kebijakan dari luar ketimbang menggali dari sejarah dan masyarakat kita sendiri," katanya.

 

 

Puncak peringatan Hari Koperasi Nasional Ke-65 dipusatkan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis (12/7), dihadiri Wapres Boediono.(Antara/msb)

 

 

 

Sumber