Menaker: Gubernur Wajib Tetapkan UMP 2026 Maksimal 24 Desember

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Komisi I DPR-RI menengarai ada yang tidak beres dengan proses seleksi tambahan blok seluler generasi ke tiga (3G) kanal 11-12 tercermin dari penundaan yang sudah berlangsung berkali-kali.

 

"Kami patut menduga ada yang tidak beres pada proses seleksi 3G yang terus molor," kata anggota Komisi I Roy Suryo, di Jakarta, Kamis malam (12/07).

 

Menurut Roy, Kemenkominfo terlihat cenderung mendahulukan seleksi penyelenggaraan TV digital yang akan dilaksanakan pada 23 Juli 2012, ketimbang seleksi blok 3G di frekuensi 2,1 GHz.

 

"Pelaksanaan seleksi tambahan blok 3G yang sangat mendesak terus tertunda, sementara tender penyelenggaraan TV digital segera dilaksanakan meskipun masih mendapat penolakan dari semua stakeholder seperti KPI, ATVSI, ATVLI, ATVJI dan termasuk DPR," kata Roy.

 

Ia menjelaskan, melihat kondisi di mana para operator membutuhkan kanal tambahan maka sangat tidak wajar jika regulator terus menunda "beauty contest" 3G.

 

Diketahui pemerintah sedang memproses persiapan seleksi "beauty contest" tambahan blok 11-12 yang akan diperebutkan oleh empat operator yaitu Telkomsel, XL, Axis, Tri.

 

Sebelumnya, Direktur Penataan Sumber Daya Ditjen SDPPI, Kementerian Kominfo, Titon Dutono, mengakui tidak mudah menata frekuensi 2,1 GHz, namun tetap optimistis seleksi tambahan kanal dapat dilaksanakan pada September 2012.

 

Menurut Roy Suryo, trafik seluler dan layanan data operator terutama memasuki Lebaran diperkirakan melonjak rata-rata di atas 30 persen yang berpotensi mengakibatkan komunikasi mengalami kemacetan.

 

"Jika ini terjadi (layanan seluler mengalami gangguan) maka yang dirugikan adalah masyarakat," ujarnya.

 

Ia menambahkan, ada kesepakatan dengan Komisi I bahwa pelaksanaan seleksi blok 11 dan 12 sudah menjadi bagian dari kesimpulan rapat kerja dengan Menkominfo pada akhir 2011 yang harus segera dilaksanakan karena memang sangat mendesak.

 

"Akan tetapi jika Kemenkominfo tidak juga mematuhi kesepakatan tersebut, maka bukan tidak mungkin masyarakat melakukan gugatan kepada Kemenkominfo," ujarnya.

 

Ia berpendapat, jika benar terjadi ketidakberesan soal pelaksanaan seleksi TV digital dan seleksi 3G maka BPKP dan KPK bisa mengusut kasus ini.

 

Sementara itu, Kepala Pusat Informasi Kemenkominfo Gatot S. Dewa Broto membantah jika dituding ada sesuatu di balik penundaan lelang 3G.

 

"Tidak ada niat Kemenkominfo untuk menunda pelaksanaan tender 3G. Kalau memang masih ada masalah krusial mengapa harus dipaksakan," ujar Gatot.

 

Ia menjelaskan, lebih baik hati-hati sekarang daripada bermasalah di kemudian hari. (Antara/Bsi)

 

 

 

Sumber