Video: Bank Sentral Eropa, Swedia, dan Norwegia Tahan Suku Bunga Acuan

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA—Moratorium ekspor gas dinilai belum perlu dilakukan, karena PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang diketahui tidak bisa menyerap gas domestik sebanyak 187 miliar British thermal unit per hari (BBtud).

 

 

Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini mengatakan gas domestik masih ada yang diekspor karena infrastruktur gas belum memadai sehingga tidak bisa diserap 100% oleh domestik.

 

 

“Maksudnya, moratorium ekspor itu harus secara alamiah. Tapi sekarang kalau dikatakan semua gas tidak boleh diekspor, lalu memang mau dikirim ke mana? Nusantara Regas saja sekarang ‘keselek’ gas, disiapkan 210 BBtud, cuma bisa diserap 165 BBtud, sehingga masih ada 45 BBtud,” ujarnya, Selasa (10/7/2012).

 

 

Menurut Rudi, hal itu karena keterbatasan di fasilitas penerima PLTG Muara Karang. Di sisi lain, PLN diketahui bersedia menyerap hingga 240 BBtud jika gas tersebut dialihkan ke Tanjung Priok.

 

 

Pasokan gas yang tidak terserap ini hanya salah satunya. Selain itu, PLN juga diketahui tidak bisa menyerap swap gas Gajah Baru sebesar 40 BBtud karena keterbatasan fasilitas penerima milik PGN di Muara Bekasi.

 

 

“Total untaken gas 187 BBtud, ini semua masih berlaku sampai sekarang. Masalahnya adalah infrastruktur, baik di sisi PGN, PLN, dan di sisi operator pipanya,” jelas Rudi.

 

 

Kementerian ESDM mencatat pada 2011, dari realisasi pemanfaatan gas domestik sebesar 7.344,45 BBtud, yang dimanfaatkan untuk domestik hanya 44% sedangkan sisanya 56% masih diekspor.

 

Pemanfaatan gas domestik hingga 44% itu terdiri dari gas untuk kebutuhan pembangkit listrik 10%, pupuk 9%, lifting minyak 5%, LPG 3%, dan untuk kebutuhan industri sebesar 17%.

 

Dalam kesempatan terpisah, Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Herawati Legowo mengatakan pemerintah tetap memprioritaskan pasokan gas untuk domestik. Khusus untuk kasus swap gas Gajah Baru sebesar 40 BBtud, jika PLN tidak bisa menyerap, akan dialihkan untuk konsumen domestik lainnya.

 

 

“Kita inginkan tetap untuk dalam negeri, penerimanya harus siap terima, harganya siap dan infrastrukturnya ada. Sebenarnya kalau PLN dia siap dengan harganya, tapi infrastrukturnya tidak memungkinkan,” ujarnya.

 

 

Sementara itu, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk diketahui berminat mengambil pasokan gas tersebut tapi tidak setuju soal harga. Pemerintah, lanjut Evita, masih mencari konsumen domestik lainnya dan sampai saat ini belum ditentukan.

 

 

“Kita alihkan ke yang harganya mau dan infrastrukturnya ada. Ini belum tuntas. Kalau KS kelihatannya harganya belum siap, kita sedang bicarakan buat siapa yang terbaik,” ujarnya. (bas)

 

 

 

 

Sumber