Wall Street Ambruk Berjamaah, Saham AI Terpukul

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membatalkan pembelian 100 unit Main Battle Tank (MBT) dari Jerman karena tidak sesuai dengan pembangunan postur pertahanan negara.

 

Hal itu disampaikan dalam pernyataan bersama terkait dengan kunjungan Kanselir Jerman Anggela Merkel pada 10-11 Juli 2012. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mengatakan dalam buku postur pertahanan 2007, pembelian MBT tidak termasuk dalam kebijakan pembangunan postur pertahanan. Padahal, sambungnya, kebijakan dan buku postur pertahanan negara  tersebut adalah perencanaan Kementerian Pertahanan hingga 2029.

 

"Sikap inkonsisten pemerintah ini menunjukkan carut marutnya pengadaan alutsista di Indonesia," kata Haris di Jakarta, Selasa (10/07/2012). "Apalagi kondisi kesejahteraan prajurit TNI yang saat ini dalam kondisi memprihatinkan seharusnya menjadi pertimbangan serius dan hati-hati bagi pemerintah dalam memodernisasi pertahanan."

 

Koalisi memaparkan penguatan alat utama sistem persenjataan memang menjadi kebutuhan namun  pengadaan armada tempur seharusnya adalah kelanjutan dari kebijakan dan doktrin pertahanan negara. 

 

Menurut mereka, pembelian alutsista harus benar-benar didasarkan atas kebutuhan obyektif pertahanan Indonesia dan bukan didasarkan atas kebutuhan politis apalagi mencari keuntungan segelintir kelompok dan elit di pemerintahan.

 

Tak hanya itu, koalisi juga masih menilai  transparansi dan akuntabilitas di sektor pertahanan masih belum baik dan masih patut dipertanyakan.

 

Koalisi menilai ruang gerak MBT Leopard dengan berat lebih dari 60 ton tentu akan menghadapi kendala operasional dan mobilisasi dalam penggunaannya karena Indonesia adalah negara kepulauan dan tropis. 

 

Selain itu, Haris memaparkan,  kondisi infrastruktur penunjang MBT Leopard juga belum memadai di Indonesia  jika tank itu diletakkan di perbatasan.

 

Haris memaparkan keinginan untuk menempatkan MBT Leopard di wilayah perbatasan dan salah satunya di Papua, juga dikhawatirkan akan menjadi alat untuk menekan rakyat Papua dengan cara-cara represif.  "Apalagi kondisi Papua saat ini sedang bergejolak," ujarnya. 

 

"Bahaya sekali jika pembelian tank Leopard tersebut digunakan untuk menghadapi rakyat Papua karena akan berpotensi pada pelanggaran HAM."

 

Koalisi menilai kerjasama antara Jerman dan Indonesia dalam bidang pertahanan harusnya disesuaikan dengan kebutuhan objektif pertahanan Indonesia, serta perlu memperhatikan aspek HAM yang sampai saat ini belum menujukkan tanda positif.

 

Mereka juga  mendesak kepada Kanselir Jerman Anggela Merkel untuk meninjau kembali rencana penjualan 100 MBT Leopard ke Indonesia.(api)(FOTO: Indonesia-defense.com)

 

 

 

 

Sumber