Best Crypto Asset Service Providers: Top Firms to Retrieve Lost Bitcoin: Reach Out To Optimistic Hacker Gaius

[Parno Pemilik Lapak 0]

SEMARANG: Perusahaan pelayaran nasional mendesak agar pemerintah segera menerapkan kebijakan Domestic Transporter Obligation (DTO) hingga 30%, guna mendorong industri pelayaran dalam negeri memperoleh porsi angkutan ekspor-impor sekaligus meningkatkan daya saing.

 

Ketua Indonesian National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan dengan penerapan kebijakan DTO sebesar 30% itu, dipastikan persahaan pelayaran nasional akan semakin bergairah dan mampu menghadapi persaingan dengan perusahaan pelayaran asing. 

 

Kebijakan DTO, lanjutnya, sangat dibutuhkan perusahaan pelayaran nasional pada kondisi saat ini, terutama program pemerintah yang bisa mewajibkan minimum 30% angkutan ekspor seperti  Crude Palm Oil (CPO),  batu bara dan  minyak gas Indonesia serta lainnya diangkut dengan  mengunakan kapal nasional.

 

“Selama ini angkutan barang ekspor tersebut 91% dikuasai perusahaan pelayaran asing dan domestik hanya 9%, sehingga aktivitas perusahaan pelayaran semakin terjepit dalam berebut porsi muatan ekspor itu," ujarnya di sela Rapat Anggota Cabang  ke-V INSA Kota Semarang di Semarang, Senin (09/07)

 

Menurutnya, desakan itu sudah disampaikan asosiasi perusahaan pelayaran ini sejak dua tahun lalu namun sampai saat ini belum diperoleh taggapan positif dari pemerintah.

 

Dia mengatakan industri pelayaran nasional sudah mulai menggeliat bangkit sejak program beyond cabotage, yakni peraturan yang mewajibkan muatan laut domestik diangkut kapal berbendera Indonesia yang diberlakukan sejak 2005.

 

“Dengan beyond cabotage itu, saat ini sudah lebih dari 90% muatan domestik dilayani oleh kapal berbendara Indonesia, sisanya yang belum adalah untuk offshore (lepas pantai) yang masih menggunakan kapal berbendera asing,” tuturnya.

 

Industri pelayaran, lanjutnya, akan lebih bergairah lagi jika mampu merebut porsi muatan ekspor dan impor yang didominasi kapal-kapal asing. Bahkan potensi muatan ekspor-impor dari Indonesia mencapai sekitar 600 juta ton per tahun, dua kali lipat muatan pasar domestik saat ini yang hanya 300 juta ton per tahun.

 

“Dari volume muatan 600 juta ton per tahun itu, perusahaan pelayaran domestik hanya  menguasai sekitar 9%. Namun ke depan jika diterapkan kebijakan DOT, sebagai lanjutan dari program beyon cabotage yang pernah diusulkan INSA, dipastikan porsi muatan bakal meningkatkan hingga penguasaan pasar mencapai 30%,” ujarnya.

 

Menurutnya, muatan ekspor impor kapal berbendera nusantara akan cepat meningkat jika pemerintah juga cepat merealisasikan kebijakan itu, bahkan mampu bersaing dengan perusahaan pelayaran asing.

 

“Pemerintah sudah mulai memberi amunisi melalui sejumlah aturan seperti akhir Mei lalu, telah diterbitkan  Permenkeu No.80/2012 yang membebaskan PPN atas angkutan barang milik satu pihak atau lebih, terbitnya peraturan pemerintah yang membebaskan PPN atas jasa bongkar muat pelayaran pada jalur internasional, serta membebaskan PPN atas pembelian BBM kapal,” tuturnya.

 

DTO 30% itu, diharapkan juga dapat memacu pertumbuhan jumlah kapal nusantara cukup signifikan, karena selama ini perusahaan pelayaran domestik masih mengandalkan pangsa pasar muatan dalam negeri.

 

“Namun demikian, industri pelayaran nasional masih dapat tumbuh, jumlah armada niaga nasional kini sudah mencapai 11.300 unit,  atau sekitar 20% dari total kapal yang beroperasi di Indonesia sejak program pemberdayaan di mulai pada 2005,” ujarnya.

 

Dia mengatakan nilai investasi di sektor pengadaan kapal niaga nasional diproyeksikan akan mencapai sekitar Rp25 triliun dalam kurun tujuh tahun sejak 2005 hingga 2012 dengan minimal bisa tumbuh 10% per tahun.

 

Sementara Mantan Ketua DPC INSA Kota Semarang Eddy Raharto mengatakan INSA Semarang siap mengawal agar usulan yang sudah beberapa tahun di sampaikan kepada pemerintah tersebut bisa segera terwujud.

 

“Pemeritah juga diharapkan dalam upaya pengembangan sejumlah infrastruktur di berbagai pelabuhan agar dipercepat, sehingga aktivitas bongkar muat barang bisa semakin lanacar dan kian menggaiarahkan industri pelayaran nasional,” tuturnya.

 

Sementara itu, Ketua DPC INSA Kota Semarang yang terpilih dalam Rapat Anggota Cabang  ke-V Insa Kota Semarang adalah Ridwan dari PT Dasa Karindo Utama dan Wakil Ketua dijabat oleh Adriansyah dari PT Samudera Indoesia. (k39/Bsi)

 

 

 

Sumber