Jasa Poles Marmer Terbaik Bikin Lantai Bersinar

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia mengeluarkan pernyataan tentang 7 masalah yang perlu diwaspadai oleh pemilih, pemantau, peserta, penyelenggara, dan pengawas jelang pemilihan kepala daerah Provinsi DKI Jakarta 11 Juli 2012. 

 

Pernyataan itu disampaikan Koordinator Kajian KIPP Indonesia, Girindra Sandino, dalam rilis yang dibagikan kepada media hari ini, Senin (9/7/2012), di antaranya menyinggung soal "serangan fajar." Berikut ketujuh masalah tersebut. 

 

Pertama, terjadinya pelanggaran atas pemenuhan hak politik rakyat untuk memilih, karena adanya persoalan adminstratif yang berhubungan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

 

Kedua, adanya bujukan atau janji tidak realistis yang pada dasarnya dapat menipu rakyat untuk memilih pasangan calon tertentu.

 

Ketiga, upaya-upaya untuk terus melakukan politisasi berbagai isu yang berdampak terhadap menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap integritas penyelenggara pemilu.

 

Keempat, potensi terjadinya "serangan fajar", dalam berbagai bentuk mulai politik uang, sembako, sampai janji akan memberikan imbalan dengan bukti telah memilih pasangan calon tertentu.

 

Kelima, kemungkinan tekanan psikologis baik dari kelompok kontestan ataupun unsur birokrasi di lingkungan atau komunitas tertentu untuk menentukan pilihan politik yang diarahkan.

 

Keenam, ketidakberesan adminstratif di jajaran penyelenggara saat pemungutan suara, penghitungan, dan penetapan hasil.

 

Ketujuh, upaya-upaya untuk terus membangun opini bahwa pilkada "curang" guna memudahkan mobilisasi protes massif dan sebagai prakondisi bagi langkah hukum menggugat hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi. (sut)

 

 

 

Sumber