Purbaya Tolak Beri Insentif Pajak Untuk Aksi Korporasi BUMN

[Parno Pemilik Lapak 0]

BALIKPAPAN: Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) Kalimantan Timur mendorong pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mengoptimalisasi pemanfaatan batu bara hasil domestic market obligation (DMO) untuk memenuhi kebutuhan daerah.

 

Ketua Kadinda Kaltim Fauzi Bahtar mengatakan pemanfaatan jatah DMO bisa digunakan untuk menjaga industri daerah agar bisa terus berjalan. Melalui peraturan daerah, imbuh Fauzi, kebutuhan energi daerah tentu akan bisa terpenuhi karena pengusaha pasti akan mengikuti aturan tersebut.

 

“Pemerintah harus mengeluarkan aturan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dahulu baru boleh diekspor. Utamanya untuk Kaltim yang menjadi lumbung energi dan banyak terdapat tambang batubara,” ujarnya kepada Bisnis, hari ini.

 

Dia mengatakan aturan yang lebih pro daerah diharapkan bisa menjadi solusi akan kurangnya sumber energi untuk mendukung industri daerah. Contohnya DMO untuk PLTU yang mencapai 28%, bisa lebih jauh diterapkan untuk mendorong ketersediaan listrik di daerah.

 

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kaltim, Muhammad Djailani, dalam Forum Koordinasi Teknis Program Ekspor Nasional yang digelar belum lama ini, mengkritisi tentang regulasi ketentuan produk ekspor produk pertambangan yang tidak mengatur komoditas gas dan batu bara.

 

Padahal, menurut Djailani, kedua komoditas tersebut merupakan sumber energi yang bisa digunakan untuk mendukung masterplan percepatan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI).

 

“Dalam MP3EI Kaltim ditetapkan sbg lumbung energi nasional, tetapi ironisnya, Kaltim kekurangan energi listrik & BBM antri,” ujarnya.

 

Batu bara bisa digunakan untuk pembangkit listrik tenaga uap sementara gas sangat dibutuhkan sebagai bahan pupuk serta pengembangan industri petrokimia hilir. Ketiadaan aturan yang melarang ekspor dua komoditas tersebut secara langsung menyebabkan peribahasa tikus mati di lumbung padi menjadi hal yang dihadapi masyarakat Kaltim.(faa)

 

 

 

Sumber