Video: Tren Bisnis Wellness, Emiten Produk Sarang Walet Incar Ekspansi

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA:  Pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai dari sejumlah nama yang disebut-sebut sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia belum ada satupun yang memenuhi kualifikasi minimal calon presiden ideal untuk memperbaiki kondisi bangsa.

 

 

"Sebagai peneliti saya belum menemukan figur bakal calon presiden yang memenuhi kualifikasi minimal sebagai calon presiden ideal," kata Burhanuddin Muhtadi pada diskusi "Dialektika: Saling Sandera Kasus Korupsi Parpol" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (5/7/2012).

 

 

Pembicara lainnya pada diskusi tersebut adalah, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra Martin Hutabarat, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Nudirman Munir, serta Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul.

 

 

Menurut Burhanuddin, figur calon presiden idealnya adalah kapasitas, integritas tinggi, serta memiliki niat murni untuk membangun bangsa.

 

 

Nama-nama bakal calon presiden yang saat ini sudah mulai muncul, kata dia, belum terlihat memiliki niat murni untuk membangun bangsa, serta ada juga figur yang terbebani persoalan masa lalu dan persoalan keluarga.

 

 

"Calon presiden idealnya seharusnya memiliki integritas tinggi serta dirinya dan keluarganya juga bersih, sehingga pada saat melakukan pembersihan pada pemerintahannya tidak tersandera oleh kondisi dirinya dan keluarganya," ucapnya, menegaskan.

 

 

Namun, staf pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (FISIP UIN) Jakarta ini tidak mau menyebut siapa saja bakal calon presiden tersebut.

 

 

Burhanuddin berharap, dalam waktu dua tahun ke depan akan muncul figur bakal calon presiden alternatif yang bisa diharapkan membangun bangsa Indonesia.

 

 

Perubahan kepemimpinan politik yang terjadi di Indonesia dari era orde baru kepada era orde reformasi, menurut dia, bukan berupa transpormasi tapi lebih mendekati transaksional.

 

 

"Kondisi ini terjadi bukan karena kesalahan personal, tapi lebih pada kesalahan sistem yang memungkinkan munculnya kemungkinan transaksional," ujarnya.

 

 

Menurut dia, hal ini terlihat dari cukup banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus hukum hukum dan bahkan sudah ada yang menjadi terpidana.

 

 

Di Indonesia, menurut dia, banyak pemimpinan tapi sangat minim yang memiliki jiwa negarawan.

 

 

"Banyak pemimpin yang berpikiran, bagaimana pada periode berikutnya bisa terpilih kembali," tukasnya. (Antara/msb)

 

 

 

Sumber