Tele@Fullzpros (Fullz USA UK CA) DL/ID SCANS EIN TAX RETURN W-2 FORM CC CVV

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA:  Pengamat pendidikan dari Universitas Paramadina Utomo Dananjaya mengatakan belum optimalnya penyaluran anggaran pendapatan dan belanja negara untuk bidang pendidikan menyebabkan biaya sekolah di Indonesia menjadi mahal, sehingga memberatkan orang tua murid.

 

 

"Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan negara memprioritaskan 20 persen dana APBN dan APBD untuk pendidikan. Faktanya dari total anggaran pendidikan 2012 sebesar Rp340 triliun, baru Rp85 triliun yang masuk ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Akibatnya biaya pendidikan menjadi mahal," katanya  di Jakarta, Kamis (5/7/2012) .

 

 

Selain itu, menurut Utomo mahalnya biaya sekolah juga disebabkan adanya oknum-oknum komite sekolah dan kepala sekolah yang masih meminta pungutan penerimaan siswa baru di sekolahnya.

 

 

"Biasanya kepala sekolah mengutus komite sekolah untuk mengumpulkan para orang tua calon murid dan meminta pungutan biaya melalui anggaran tertulis dengan dalih untuk memajukan sekolah," kata dia.

 

 

Dia  mengatakan orang tua biasanya tidak bisa mengelak untuk tidak membayar pungutan tersebut karena demi kelancaran sekolah anak-anaknya. "Hal ini sudah biasa terjadi dan sangat memberatkan para orang tua," kata dia.

 

 

Utomo mengatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selalu mengatakan tidak menyetujui adanya pungutan penerimaan siswa baru yang memberatkan orang tua, namun kementerian tidak dapat melakukan apa-apa, dengan alasan para orang tua telah setuju membayar pungutan tersebut.

 

 

Dia  mengusulkan kepada pemerintah untuk serius mengawasi oknum kepala sekolah yang selalu meminta pungutan kepada orang tua siswa.

 

 

"Jangan sampai kementerian mengetahui praktik pungutan ini tapi malah membiarkan," kata dia.

 

 

Di sisi lain, ia juga berharap langkah Indonesia Corruption Watch (ICW) baru-baru ini yang membuka kesempatan masyarakat untuk melaporkan apabila terjadi kegiatan pungutan penerimaan siswa baru bisa menjadi solusi dalam menangani masalah tersebut.

 

 

"Selain itu, khusus untuk DKI Jakarta, saya harap janji para calon gubernur yang akan memberikan pendidikan gratis dari jenjang SD, SMP dan SMA bisa benar-benar terealisasi," kata dia.(Antara/msb)

 

 

 

Sumber