Wamentrans Soroti Potensi Kawasan Transmigrasi di Diseminasi Riset TEP

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan serapan anggaran infrastruktur untuk masterplan percepatan pembangunan dan perluasan ekonomi Indonesia hingga Juni 2012 mencapai 27% atau Rp3,02 triliun dari total alokasi Rp11,2 triliun tahun ini.  

 

Staf Ahli Menteri Kementerian Pekerjaan Umum Hediyanto Husaini mengatakan realisasi itu digunakan untuk proyek penanganan jalan pantura, dan jalan lintas Sumatera dan Papua.

 

Menurutnya, minimnya serapan itu karena umumnya proyek lainnya sedang dalam proses lelang. Bahkan untuk tambahan anggaran dari sisa lebih anggaran 2011sebesar Rp1,2 triliun belum dilaksanakan proses lelangnya.  

 

Meski lamban, namun Hediyanto mereka masih optimistis serapan anggaran akan besar diakhir tahun karena umumnya proyek-proyek itu sudah siap dibangun palingtidak Agustus 2012 mendatang.  

 

"Serapan memang masih banyak di wilayah Jawa, dan proyek multiyears. Untuk tambahan belum ada serapan sama sekali," ujar Hediyanto dalam forum bisnis Himpunan Kawasan Industri di Jakarta Selasa (03/06).  

 

Hediyanto mengatakan anggaran untuk proyek infrastruktur MP3EI ditargetkan mengalami kenaikan tahunnya, dengan  estimasi sebesar Rp10-15 triliun per tahun. Kemungkinan, katanya, tahun depan akan dialokasikan Rp15 triliun.

 

Prioritasnya, masih 90% untuk penanganan jalan, sementara sisanya untuk penyediaan air dan permukiman di wilayah prioritas pemerintah. Sedangkan untuk pembagian wilayah, untuk pulau Jawa dan Sumatera yang diprioritaskan berupa pengembangan kawasan investasi, dan di wilayah timur untuk konektivitas antar daerah.

 

Dia menjelaskan, untuk tahun ini anggaran yang dialokasikan mencapai Rp11,2 triliun. Anggaran tersebut diambil dari dana APBN senilai Rp10 triliun, dan berasal dari tanbahan sisa anggaran lebih 2011 Rp1,2 triliun. tambahan itu khusus diprioritaskan untuk kawasan investasi yang masuk sasaran program nasional.  

 

"Tambahan ini ditujukan untuk mempertajam pengembangan kawasan Timur yang masuk dalam masterplan percepatan pembangunan dan perluasan ekonomi Indonesia, misalnya NTB, dan Maluku,"  ujarnya.

 

Menurutnya, alokasi dana itu akan digunakan untuk mendukung kawasan industri terkait masalah infrastruktur seperti pembangunan jalan, dan penyediaan air.  

 

Dia menjelaskan dukungan langsung kementerian PU pada kawasan MP3EI a.l di wilayah Sei Mangke berupa penanganan jalan sepanjang 2,5 kilometer, senilai Rp12,6 miliar, penanganan empat ruas jalan di Dumai senilai Rp421 miliar, Cilegon Rp416,42 miliar.  

 

Kemudian di wilayah Purwakarta senilai Rp688 miliar, Maloy Rp260 miliar, dan di kawasan MIFEE Rp187,5 miliar. "Untuk kawasan Jawa umumnya untuk jalan dan tol, misalnya dana untuk pembebasan tanah," tambahnya.

 

Hediyanto mengatakan selain dana dari APBN, pembangunan infrastruktur juga diharapkan dari dana swasta. Sayangnya, upaya itu masih sulit direalisasikan karena banyaknya kendala masuknya swasta dalam proyek infrastruktur nasional.

 

Misalnya, mengenai kewenangan penerbitan izin pembangunan jalan industri qpakah harus dikeluarkan pemerintah pusat, propinsi, atau kabupaten kota. Karena itu, katanya, perlu ada revisi dalam regulasi bidang investasi, agar dapat menarik minat swasta, masuk didalamnya.(msb)

 

 

 

Sumber