Wamentrans Soroti Potensi Kawasan Transmigrasi di Diseminasi Riset TEP

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Nelayan tradisional diharapkan dapat beralih menjadi pelaut perikanan melalui proses dan pendidikan sehingga dapat berkompetisi dengan pelaut dari negara lain dalam berburu ikan di perairan laut lepas.

 

 

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Sarwono Kusumaatmadja mengatakan jumlah pelaut perikanan di Indonesia masih terbatas, sebaliknya masih didominasi oleh nelayan tradisional dengan kapal peralatan sederhana. Selain itu, nelayan tradisional cenderung mencari ikan di pesisir laut.

 

 

"Nelayan pelaut tidak ada, ketika sumber daya di pesisir menipis, ketika [nelayan] ke tengah, mereka berhadapan dengan pelaut lain. Nelayan laut ingin dikembangkan sebagai profesi tidak boleh berkembang secara alami, tetapi harus diproses dan dididik sebagai pelaut," ujarnya dalam Diskusi Pelaut Perikanan: Tantangan, Permasalahan, dan Solusi, Selasa (3/7).

 

 

Dia menuturkan tantangan yang dihadapi yaitu melindungi sumber daya pesisir melalui pendekatan konservasi. Namun, perlindungan pesisir itu menghendaki supaya jumlah nelayan tradisional berkurang. Apabila hendak beralih profesi dari nelayan tradisional ke profesi lain, harus disiapkan sektor lain yang dapat menampung nelayan tradisional.

 

Sarwono menyadari perubahan yang diharapkan itu tidak akan cepat terjadi. Selain itu, kemiskinan nelayan tidak dapat ditangani dengan pendekatan proyek.

 

Menurutnya, sektor perikanan tangkap harus menjadi lahan bagi orang yang dilatih menjadi nelayan laut dan harus mampu berebut sumber ikan di laut lepas. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan itu, maka perlu diciptakan pengawas (blue navy) sektor kelautan yang kuat.

 

Di sisi lain, sumber daya pesisir harus dilindungi melalui konservasi agar stok ikan bertambah. "Nelayan pesisir sejauh mungkin dikurangi dalam jangka menengah dan panjang, sehingga dengan sendirinya generasi ke generasi punya opsi yang beragam," jelasnya.

 

 

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat jumlah nelayan saat ini diperkirakan sekitar 2,23 juta orang. Sementara itu, jumlah tenaga sektor kelautan dan perikanan sekitar 6,53 juta orang.

 

 

Sarwono menilai jumlah nelayan harus dikurangi atau harus alih profesi, karena sumber daya pesisir semakin turun,

 

 

Solusi lain untuk mengatasi kemiskinan nelayan di pesisir yaitu melalui pendekatan gender, di mana para wanita atau istri nelayan diberikan pekerjaan yaitu pengolahan ikan hasil tangkapan. "Pada jangka panjang anak nelayan akan memperoleh pendidikan yang lebih baik, pilihan hidup mereka lebih banyak, sehingga nelayan pesisir itu akan menyesuaikan diri."

 

 

Sri Sultan Hamengku Buwono X menilai selama ini sudah ada tindakan untuk memajukan sektor kelautan, tetapi masih belum strategis dengan kebijakan yang selalu berubah, sehingga dukungan tidak menjadi maksimal. Dia mengharapkan dengan dimulai dari konsep blue economy, maka perhatian pemerintah terhadap pembangunan sektor kelautan akan semakin fokus.

 

 

“Kurikulum sejak SD [sekolah dasar] kurang memadahi untuk pengetahuan kelautan, mereka [anak-anak] melukis jarang bernuansa laut, lebih sering nuansa gunung,” jelasnya.

 

 

Dia menambahkan selama ini kebijakan pemerintah lebih dominan dalam pembangunan di daratan dari pada laut. Selain itu, riset kelautan tidak dilakukan dengan baik. “Selama ini perekonomian nasional bergantung di daratan. Krisis ekonomi mugnkin tidak separah ini jika berimbang laut dan darat.”

 

 

 

Sri Sultan memperkirakan sektor perikanan mampu memberikan kontribusi pendapatan negara US$32 miliar per tahun, wilayah pesisir lestari US$56 miliar, dan bioteknologi US$40 miliar. Di samping itu, potensi pengembangan wisata bahari diperkirakan memberikan kontribusi US$2 miliar dan potensi minyak bumi US$6,6 miliar.

 

 

Menurutnya, pemerintah memerlukan dana sekitar US$340 miliar untuk penyediaan 170 prasarana dan sarana kapal pengamanan kelautan Indonesia.

 

 

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo mengatakan konsep blue economy sudah ada selama ini, tetapi belum dilihat sebagai hal yang penting, sehingga undang-undang dan peraturan pemerintah belum mengarah pada negara kepulauan.

 

 

“Potensi dua per tiga wilayah Indonesia itu laut, memiliki sumber daya kelautan begitu melimpah, kalau tidak diolah, tentu itu kerugian besar bagi bangsa kita. Konsep blue economy, katanya, harus didorong melalu aturan dan undang-undang untuk mendukung konsep itu.

 

 

Cicip menuturkan Dewan Kelautan Indonesia (Dekin) akan didorong agar lebih aktif dalam mengkoordinasikan 13 kementerian yang terlibat dalam pengembangan sektor kelautan. “Ini betul harus menggunakan koordinasi untuk menghasilkan kebijakan baru untuk dapat mendukung konsep blue economy.”(mmh)

 

BACA JUGA:

 

 

• MARKET OPENING: IHSG dibuka naik, infrastruktur masih susah berkutik
   
  
• HARGA EMAS: Antam Naikkan Harga Jual Rp7.000 & Buyback Rp9.000
   
  
• BURSA INDONESIA: Saham Gudang Garam top gainer, SCMA top loser
   
  
• E-TRADING SECURITIES: Beli ANTM, HRUM, MNCN, PGAS, & WIKA
   
  
• HARGA MINYAK: Goyang sedikit ke US$84,70, tapi masih ada ruang kenaikan
   
  
• REKOMENDASI SEKURITAS: 14 saham layak dicermati
  
• BISNIS INDONESIA HARI INI: IHSG Keok di Bursa Asia
  

Potensi ekonomi laut Indonesia diperkirakan mencapai US$1,2 triliun per tahun atau setara dengan sepuluh kali lipat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012.(mmh)

 

 

 

Sumber