Wamentrans Soroti Potensi Kawasan Transmigrasi di Diseminasi Riset TEP

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Masyarakat Indonesia telah beberapa kali melakukan aksi pengumpulan koin untuk orang atau pihak yang dianggap dizalimi. “Solidaritas Kelas Menengah” berlangsung lagi di tengah sikap individualisme masyarakat perkotaan, rasa empati masih ada  dengan pengumpulan koin solidaritas kepada Prita dan sekarang untuk KPK.

 

Mengapa hal ini terjadi? Berikut  wawancara Wartawan Bisnis Indonesia, Herry Suhendra, dengan Sosiolog dari Universitas Indonesia, Ricardi S. Adnan.

 

Mengapa gerakan dari masyarakat ini bisa muncul? Apa yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia saat ini?

 

Pada dasarnya kita bangsa yang memiliki rasa kekeluargaan, solidaritas dan gotong royong yang tinggi dan bahkan cukup  untuk “dirangsang/dihasut/ diprovokasi” .

 

Hal ini bisa dilihat bukan saja untuk hal-hal yang bernilai positif tetapi juga hal yang bersifat negatif/ melanggar hukum seperti anarkhisme, gerombolan gang motor, ataupun korupsi berjamaah.

 

Upaya merangsang dan menghasut bisa dengan memanfaatkan sentiment masyarakat yang pro terhadap pihak yang dizalimi dan anti terhadap kesewenang-wenangan ataupun arogansi suatu pihak. Media massa dan jejaring social memainkan peran yang sangat besar untuk membangkitkan sentimen ini.

 

Budaya ini juga tidak terbatas pada lapisan kelas social tertentu tetapi hampir merata di semua kalangan. Sehingga ketika persepsi publik menyatakan bahwa DPR adalah lembaga yang arogan, sewenang-wenang dan didukung dari beberapa hasil angket yang menyebutkan sebagai lembaga terkorup maka sentimen terhadap DPR akan meningkat.

 

Pada sisi lain, ketika masyarakat mempersepsikan KPK sebagai “pahlawan/ calon pahlawan” yang sengaja dikebiri bahkan ada upaya untuk dibubarkan oleh DPR, maka solidaritas untuk KPK dalam bentuk pengumpulan koin adalah sesuatu yang bisa dimaklumi.

 

Bagaimana mobilisasinya, penyaluran, akuntabilitas dalam pengumpulan koin ini?

 

Untuk hal ini saya tidak tahu, karena hal yang paling tepat ditanyakan kepada para pelaku. Tetapi secara jujur saya agak khawatir dengan akuntabilitas karena beberapa pengalaman menunjukan bahwa “kencleng” untuk bencana alam baik yang dikoordinir oleh mahasiswa ataupun elemen masyarakat seringkali terjadi kebocoran/ penggunaan yang tidak pada tempatnya.

 

Bagaimana seharusnya pemerintah bertindak terhadap kejadian seperti ini?Apakah diam saja, atau melakukan suatu tindakan, paling tidak memberikan komentar dari Istana (juru bicara), departemen terkait?

 

Memang kita tidak bisa pungkiri bahwa peran Negara kita saat ini masih bisa dikatakan lemah meskipun sudah lebih baik dibandingkan awal reformasi dimana wibawa dan eksistensi Negara berada pada titik nadir yang cukup mengkhawatirkan.

 

Negara sampai saat ini tampaknya berusaha menyeimbangkan berbagai kekuatan yang ada di Republik ini yang terdiri dari berbagai kelompok baik yang ada di eksekutif, legislatif, ataupun kelompok-kelompok kepentingan.

 

Karena cukup jelas bahwa sikap tegas belum menjadi pilihan utama dari pemerintah. Keinginan untuk memberantas korupsi dengan menjadikan KPK sebagai ujung tombaknya telah membawa friksi-friksi dari berbagai kelompok-kelompok kepentingan yang ada.

 

Menurut saya, sikap diam dari pemerintah untuk beberapa saat adalah pilihan  terbaik karena kelompok-kelompok kepentingan yang ada memiliki kekuatan yang jika bergabung justru akan membahayakan pemerintahan dan bahwa ancaman bagi Negara.

 

Apakah kejadian seperti ini akan berlanjut setiap ada suatu peristiwa atau kejadian atau masalah yang perlu dukungan dana?

 

Karena persoalan pengumpulan dana dinilai tidak ada pelanggaran terhadap hukum serta memiliki risiko yang sangat rendah, bahkan tindakan ini dinilai sebagai sebuah tamparan yang paling efektif  bagi suatu pihak yang dipersepsikan sebagai orang/ kelompok penindas.

 

Apa sisi positif dan negatif dari tren pengumpulan koin ini?

 

Positifnya : semakin meningkatkan kesadaran public mengenai hak dan tanggungjawabnya terhadap persoalan bangsa. Karena orang akan semakin kritis.

 

Negatifnya : mudah dipolitisir untuk kepentingan tertentu karena bisa saja “keengganana” DPR untuk segera menyetujui anggaran untuk gedung KPK memiliki alasan yang benar secara system pengelolaan uang Negara ataupun prosedur hukum lainnya.

 

Dengan adanya upaya pengumpulan koin yang kemudian di-blow up sedemikian rupa menyebabkan publik menjadi tidak tertarik untuk mengetahui persoalan yang mendasarinya dan malah secara seketika memberikan cap yang sangat buruk bagi DPR.

 

Negatif lainnya, saya cukup mengkhawatirkan mengenai akuntabilitas pengelolaan  koin tersebut di lapangan. (sut)

 

 

 

 

 

 

Sumber