Video: Logistik Mahal-Harga Komoditas Lesu Jadi Beban Bisnis Pelayaran

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Heru Haryono/okezone)

 

 

 

BALIKPAPAN - Sebanyak 108 desa di Kalimantan Timur (Kaltim) pada 2012 ini memperoleh dana melalui Program Pembangunan Infrastruktur Desa (PPIP). Setiap desa mendapat alokasi dana sebesar Rp250 juta."Di antaranya ada 15 desa yang tersebar di tiga kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara  (PPU) akan mendapatkan. Bantuan dari APBN 2012 melalui PPIP," ujar Anggota Komisi V DPR RI Hetifah Sjaifudian Dapil Kaltim dalam siaran persnya, Kamis (28/6/2012).

 

Hetifah menjelaskan, PPIP ini akan menyentuh 108 desa di Kaltim yang tersebar di 30 kecamatan dan delapan kabupaten di Kaltim seperti Paser, Kubar, Kukar, Kutim , Berau, Malinau, Bulungan dan Nunukan.

 

Menurut Hetifah, 15 desa yang akan menerima bantuan PPIP untuk PPU masing-masing untuk Kecamatan Babulu, Desa Gunung Intan, Desa Sumbersari dan Desa Rintik. Untuk Kecamatan Penajam yang akan menerima  Desa Girimukti, Penajam, Riko, Pantai Lango, Gersik, dan Sidorejo.

 

Adapun untuk Sepaku akan diberikan untuk Desa Maridan, Semoi II, Argo Mulya, Suko Mulyo, Bukit Raya, dan desa Karang Jinawi.

 

"Jadi setiap desa akan menerima dana Rp250 juta dan digunakan untuk pembangunan di masing-masing desa dan akan dikelola secara swakelola atau dikelola secara mandiri," ujarnya.

 

Jatah 108 desa termasuk PPU ini merupakan program yang diusulkannya dan mendapat respons dari pemerintah pusat.

 

"Bantuan ini akan sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial, melalui perbaikan sarana dan prasarana umum seperti tambatan perahu, irigasi pedesaan, air minum dan sanitasi pedesaan," jelasnya.

 

Hetifah menjelaskan, PPIP ini diberikan karena desa menjadi ujung tombak pembangunan. “Sehingga desa perlu disokong dengan berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat dan pemberdayaan melalui program ini," ujarnya.

 

Dengan bantuan ini, Hetifah berharap masyarkat di setiap desa dapat bersama-sama untuk mengawasi agar program ini bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan peruntukan dan manfaatnya.

 

Hetifah menyarankan, agar  bantuan ini sebelum dilaksanakan dimusyawarahkan dan disepakati dengan stakeholder desa terlebih dahulu, agar program ini bisa memberikan manfaat semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur di desa. (ade)

 

 

 

Sumber