Harta Elon Musk Tembus US$743 Miliar, Setara 2 Kali Ekonomi Malaysia

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengungkapkan, mayoritas perusahaan forwarder dan logistik nasional diketahui lebih dominan atau 90%-nya menangani kegiatan logistik domestik (antar pulau).

 

Namun untuk penanganan kargo internasional (ocean going) tidak lebih dari 10% perusahaan yang menggeluti aktivitas tersebut.

 

Head Of Logistics Division DPP ALFI, M. Nuh Nasution mengatakan pasar penanganan logistik lokal memiliki potensi cukup besar dan terus meningkat setiap tahun. “Untuk kegiatan logistik domestik rata-rata terjadi peningkatan 15-20% pertahun,” ujarnya kepada Bisnis, hari ini Rabu (27/6).

 

Dia mengatakan, perusahaan logistik nasional yang menggeluti aktivitas penanganan logistik internasional tersebut umumnya telah memiliki dukungan dalam hal networking kuat maupun permodalan, termasuk sumber daya manusia (SDM).

 

Pasalnya, kata dia, untuk bisa bersaing menggeluti kegiatan logistik internasional tersebut tidak mudah mengingat cukup banyak perusahaan multinasional (asing) maupun afiliasinya yang telah membuka perwakilannya di Indonesia.  

 

Namun, dia mengingatkan dengan akan dibukanya kran liberalisasi dan itegrasi logistik Asean pada awal 2013, diharapkan perusahaan logistik nasional menyiapkan kompetensi usahanya agar bisa menghadapi gempuran lebih banyak lagi usaha sejenis di dalam negeri.

 

“Masih ada waktu bagi perusahaan logistik nasional untuk menyiapkan networking dan peningkatan kualitas SDM-nya,sebelum liberaliasi logistik Asean 2013 di berlakukan,” tuturnya.

 

M. Nuh yang juga menjabat Executive Chairman PT Trans Marpingan Logistics, mengatakan liberaliasasi sektor logistik Asean yang dimulai pada 2013 itu meliputi al;pelayanan bongkar muat, jasa pergudangan, keagenan kargo, jasa kurir, packaging, usaha jasa kepabeanan (custom clearance), broker kargo, dan inspeksi angkutan atau jasa tally.

 

Liberalisasi sektor logistik Asean itu, kata dia, menindaklanjuti kesepakatan bersama Pemimpin Negara-negara di kawasan tersebut  di Manila Philipina pada Agustus 2007.

 

“Jangan sampai kita hanya jadi penonton, dan market domestik pun di sedot oleh perusahaan asing tersebut.Atau dengan kata lain, perusahaan logistik nasional hanya kebagian menangani broker custom clearance,” paparnya.

 

Dia mengatakan, untuk memberikan daya saing kepada usaha logistik nasional, pemerintah mesti membenahi regulasi di sektor transportasi dan angkutan laut yang tumpang tindih.

 

Contohnya, kata dia, saat ini pemerintah cq Kementerian Perhubungan menerbitkan izin Badan Usaha Multimoda (BUAM), yang berpotensi memberi ruang lebih besar kepada perusahaan multi nasional/asing untuk lebih dalam menggeluti logistik di tanah air.

 

Untuk di sektor angkutan laut dan kepelabuhanan, kata dia,pemerintah dan operator pelabuhan hingga saat ini belum serius memangkas biaya-biaya logistik yang muncul di pelabuhan.

 

Dia mencontohkan, soal biaya penanganan cargo berstatus less than container load (LCL) di lini 2 Pelabuhan Tanjung Priok yang hingga saat ini belum bisa di tertibkan. “Padahal biaya cargo LCL itu sangat membebani pemilik barang dan berimbas pada peningkatan harga jual produk yang ditanggung konsumen,” ujarnya.

 

M.Nuh mengatakan, Pelabuhan Tanjung Priok merupakan barometer dalam tatanan sistem logistik nasional mengingat lebih dari 65% kegiatan pengapalan ekspor impor maupun antar pulau di lakukan melalui pelabuhan itu. (faa)

 

 

 

• REKOMENDASI SAHAM: 8 Saham layak dicermati
  
• HARGA EMAS & BUYBACK ANTAM Kompak Naik Rp2.000/gram
  
• KRISIS EROPA: Euro tak mampu tangkal tekanan
  
• HARGA EMAS bergerak pada kisaran US$51/gram
  
• Indeks harga biji-bijian terangkat musim kering
  

 

 

 

Sumber