Bos LPS: Spin Off Unit Syariah Bank Gak Boleh Dipaksa

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Ramli pesimistis terhadap rencana pemerintah mengoptimalkan belanja modal infrastruktur senilai Rp168,1 triliun pada 2012, menyusul rendahnya kemampuan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur dalam 7 tahun terakhir.

 

“Ini soal kredibilitas, 7 tahun lalu pemerintah menjanjikan akan membangun jalan sepanjang 1.700 km. Kenyataannya, berapa yang bisa terbangun mungkin kurang dari 100 km. Artinya track record (rekam jejak) pemerintah dalam infrastruktur ini sangat rendah,” ujar Rizal Ramli disela menghadiri peringatan detik-detik Proklamasi di Gedung Arsip Nasional Jakarta, hari ini.

 

Menurut dia kesiapan infrastruktur jalan, jembatan, energi, pelabuhan, dan bandara udara merupakan urat nadi perekonomian yang dapat menggerakkan seluruh potensi yang dimiliki bangsa.

Selama ini, ketersediaan infrastruktur masih menjadi kendala bangsa Indonesia untuk meningkatkan daya saing dengan negara lain.

 

Dalam pidato nota pengantar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2012, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun depan sebesar 6,7%, laju inflasi 5,3%, nilai tukar rupiah Rp8.800 per dolar, harga minyak dipatok US$90 per barrel, serta produksi minyak 950.000 barrel per hari.

 

Mengacu pada proyeksi tersebut, Rizal berpendapat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7% masih tergolong rendah dan dapat dipenuhi, bahkan tanpa perlu campur tangan pemerintah sekalipun. Menurut dia Indonesia semestinya mampu mematok angka pertumbuhan ekonomi lebih tinggi yakni di atas 10% melihat sumber daya alam yang dimiliki.

 

“Kalau cuma 6%-7%, serahkan saja ke pihak swasta dan masyarakat, semuanya bisa jalan. Tanpa ada pemerintah, target pertumbuhan ekonomi segitu bisa dicapai,” ungkapnya.

 

Terkait asumsi penerimaan negara dari pajak sebesar Rp1.019,3 triliun atau 79% dari total pendapatan negara, Rizal Ramli menyatakan sistem perpajakan nasional harus dibenahi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada lembaga pajak.

 

Kasus mafia pajak yang melibatkan orang dalam pajak itu sendiri, menyebabkan kepercayaan kelompok swasta dan masyarakat rendah terhadap institusi tersebut. Dia juga menggarisbawahi terkait pengeluaran pemerintah yang lebih dari 60% masih dipakai untuk belanja pegawai.

 

“Sebagian besar pengeluaran pemerintah masih untuk belanja rutin kepegawaian yang saya nilai tidak terlalu produktif. Ini juga masalah, karena tingginya belanja rutin itu justru kerap menghasilkan birokrasi rumit yang menyulitkan rakyat dan sektor swasta,” tegasnya. (Bsi)

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Plugin | Settlement Statement | WordPress Tutorials

 

Sumber