PRESIDEN YUDHOYONO berkomitmen lanjutkan kebijakan renegosiasi kontrak merugi

[Parno Pemilik Lapak 0]

RIO DE JANEIRO - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan komitmennya untuk tetap melanjutkan kebijakan renegosiasi pada kontrak-kontrak yang merugikan negara dan rakyat Indonesia pada umumnya.

 

"Kontrak-kontrak dengan mitra kita, yang kontrak dilakukan 20-30 tahun lalu, dan ternyata tidak tepat atau tidak adil, ada kewajiban moral kita untuk melakukan perubahan. Saya memiliki kewajiban moral untuk melakukan perubahan," kata Presiden dalam keterangan persnya di Rio de Janeiro, Brazil, Jumat waktu setempat.

 

Kepala Negara mengatakan bahwa keputusan itu diambilnya agar Indonesia memiliki konsep kegiatan ekonomi yang lebih baik dan adil, termasuk kebijakan terhadap kontrak karya dengan mitra asing.

 

Ia kemudian memberikan contoh tentang sejumlah kontrak kerja di bidang pertambangan dengan mitra asing yang dinilainya merugikan Indonesia dalam jangka panjang.

 

Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah menyusun kebijakan untuk merenegosiasi kontrak-kontrak kerja jangka panjang dengan investor asing yang merugikan pemerintah dan rakyat Indonesia.

 

Renegosiasi itu dimaksudkan untuk mengubah kebijakan agar hasil sumber daya alam tersebut dapat diolah di dalam negeri sehingga industri hilir dapat berkembang, yang pada akhirnya dapat memberikan nilai tambah kepada negara dan rakyat.

 

"Kita ingin agar industri hilir memberikan nilai tambah, membuka lapangan pekerjaan, memberikan pemasukan kepada negara, dan partner kita tetap memperoleh keuntungan," katanya.

 

Presiden menjelaskan bahwa proses renegosiasi akan dilakukan dengan cara yang baik, yaitu melalui proses pembicaraan kembali.

 

"Saya bertanggung jawab untuk menata kembali kontrak yang tidak adil dengan cara yang baik, bukan dengan menasionalisasi, tapi harus ada proses pembicaraan kembali. Itu adil," katanya.

 

Pada kesempatan itu Presiden mengatakan bahwa proses renegosiasi telah berjalan dengan baik untuk beberapa sektor dan telah membuahkan hasil.

 

"Kita berharap agar upaya ini dapat dipahami di dalam negeri. Langkah ini diambil untuk ini kepentingan nasional, demi kepentingan masa depan kita, agar lingkungan menjadi baik dan kita bisa melakukan pertumbuhan yang berkeadilan," katanya.

(Antara/faa)

 

 

 

Sumber