Jump to content
FJB - Forum Jual Beli Indonesia

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Parno

Tim Penanggulangan Kemiskinan tak bekerja, banyak data tak valid

Recommended Posts

JAKARTA-- Anggota Komisi IX DPR mendesak pemerintah untuk membubarkan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

 

 

“Pembubaran itu karena tim tidak sesuai dengan mandat UU No. 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin,” ujar Poempida Hidayatulloh, Anggota Komisi IX DPR dalam keterangan pers yang diterima Bisnis, Jumat (22/6/2012).

 

 

Dia menjelaskan UU Penanganan Fakir Miskin itu mengamanatkan kepada menteri untuk menetapkan kriteria miskin sebagai dasar untuk melaksanakan penanganan fakir miskin di Tanah Air.

 

 

Pada praktiknya, lanjutnya, menteri diminta berkoordinasi dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk mendapatkan persetujuan mengenai target bantuan sosial bagi fakir miskin.

 

 

Poempida menuturkan masalah lainnya adalah data-data yang dimiliki TNP2K tidak tersedia untuk dipublikasikan dan tidak transparan.

 

 

“Ini menjadi persoalan kegagalan implementasi [jamkesmas] jaminan kesehatan masyarakat selama ini,” ungkapnya.

 

 

Dalam masalah penanganan fakir miskin, Komisi IX DPR berkepentingan untuk mendapatkan data tersebut.

 

 

Hal itu sehubungan  dengan perbaikan sistem jamkesmas dan persiapan implementasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

 

 

“Untuk mengantisipasi kerancuan data yang akan dipakai implementasi BPJS ke depan, perlu ada verifikasi data yang akurat dan mempunyai legitimasi,” katanya. (arh)

 

 

ARTIKEL MENARIK LAINNYA >>>

 

 

 

p-89EKCgBk8MZdE.gif

 

Sumber

Share this post


Link to post
Share on other sites

×
×
  • Create New...