Jump to content
FJB - Forum Jual Beli Indonesia

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Parno

DPR desak pemerintah segera serap SAL

Recommended Posts

JAKARTA-Dewan perwakilan rakyat mengimbau pemerintah segera melakukan penyerapan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) 2012 untuk pembangunan infrastruktur yang mencapai Rp20,5 triliun.

 

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis menilai pemerintah masih mengulangi kesalahan yang sama yakni terlalu lamban memproses pencairan dana belanja infrastruktur, termasuk anggaran SAL. Menurut dia, kinerja penyerapan yang tidak optimal akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

 

“Tiap tahun seperti itu pelaksanaannya, karena tidak ada reward and punishment [sistem pemberian penghargaan dan hukuman],” ujar Harry Azhar di Jakarta  hari ini, Rabu (20/6/2012).

 

Dia meminta jajaran pemerintah untuk memberlakukan sistem reward and punishment sampai pada tingkat pejabat yang bertanggung jawab, seperti direktur dan menteri terkait untuk mendorong efek jera. 

 

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Herry Purnomo menyatakan pencairan dana SAL belum dapat dilakukan karena kementerian terkait belum menyampaikan dokumen proyek infrastruktur. menurut dia, saat ini masih dalam proses perizinan dengan komisi DPR RI terkait.

 

“Sebetulnya ada kementerian yang sudah melakukan pelelangan, tinggal menunggu pencairan, targetnya Juni ini sudah harus keluar,” katanya.

 

Wismana Adi Suryabrata, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, mengungkapkan penyerapan dana SAL untuk infrastruktur harus selesai pada tahun ini saja.

 

“SAL tidak bisa di-carry over ke tahun berikutnya, harus diserap semua,” katanya.

 

Dia meyakini kementerian terkait akan sanggup menyerap dana SAL untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur bagi konetifikas nasional dan pengembangan kawasan timur Indonesia.

 

“Menurut teman-teman Kemen PU [Kementerian Pekerjaan Umum] Kalau bisa dimulai Juni ini, saya kira masih akan bisa diserap dalam enam bulan cukup waktunya,” tuturnya.

 

Dedy Supriadi Priatna, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kemen PPN/Bappenas, menyatakan dana SAL hanya akan diberikan untuk proyek-proyek infrastruktur yang memiliki desain secara matang. 

 

“Anggaran SAL harus habis, makanya kita pilah benar proyek yang desainnya sudah beres, pengadaan lahan sudah selesai dan siap laksanakan,” ungkapnya.

 

Berdasarkan data Bappenas, total SAL untuk infrastruktur tercatat Rp20,5 triliun. Secara detail, sebesar Rp4,29 triliun dialokasikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur konektivitas domestik dan Rp1,77 triliun untuk ketahanan pangan. Sementara itu, Rp200 miliar untuk infrastruktur daerah tertinggal, dan Rp300 miliar untuk konversi energi.

 

Percepatan pembangunan konektifitas enam provinsi di Indonesia Timur mendapat SAL sebesar Rp9,49 triliun. Sebanyak Rp1,47 triliun untuk program kluster IV, Rp963 miliar untuk mitigasi bencana, dan  kebutuhan Polri Rp2 triliun.

 

“Enam provinsi yakni Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, NTB [Nusa Tenggara Barat], dan NTT [Nusa Tenggara Timur]. Sisanya konektifitas seperti pembangunan pelabuhan , jalan ,bandara, perumahan, dan kereta api,” jelasnya.(sut)

 

ARTIKEL MENARIK LAINNYA >>>

 

 

 

ARTIKEL KABAR24 >>>

 

 

p-89EKCgBk8MZdE.gif

 

Sumber

Share this post


Link to post
Share on other sites

×
×
  • Create New...